Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan terhadap petani dan peternak agar pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurutnya, keterlibatan daerah sangat penting untuk memastikan rantai pasok program berjalan lancar. “Kami berharap para kepala daerah melakukan pembinaan kepada peternak dan petani agar…
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menyampaikan apresiasinya kepada Komisi III DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (18/11/2025). KUHAP hasil revisi tersebut akan mulai berlaku bersamaan dengan KUHP pada 2 Januari 2026. Peradi SAI menilai kehadiran KUHAP baru akan membawa perubahan besar dalam meningkatkan profesionalisme…
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana dapat disahkan sebelum memasuki tahun 2026. Ia menekankan urgensi penyelesaian aturan tersebut karena KUHAP hasil revisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. “RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHAP baru efektif berlaku,” ujar Eddy…
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, yang ditargetkan selesai pada masa akhir sidang DPR RI awal Desember 2025. RUU ini merupakan bagian dari langkah negara memastikan seluruh aturan pidana nasional berada dalam satu sistem hukum yang harmonis, terintegrasi, dan modern. Rapat pembahasan berlangsung di ruang Komisi III…
Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan melalui proses legislasi yang lengkap, transparan, dan mengikuti seluruh tahapan resmi. Aturan baru ini disebut sebagai fondasi penting bagi pembentukan sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, serta lebih melindungi hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung…
Pembaruan KUHAP resmi disahkan setelah melalui proses pembahasan panjang yang terbuka dan inklusif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mayoritas isi KUHAP baru merupakan aspirasi masyarakat, di mana 99 persen substansi berasal dari masukan publik. Sejak awal 2025, Komisi III membuka ruang partisipasi melalui RDPU dengan 130 elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga lembaga…
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi ditetapkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/11/2025). Pengesahan ini disebut sebagai tonggak reformasi terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak KUHAP pertama diberlakukan pada tahun 1981, sekaligus memberi harapan baru terhadap peningkatan transparansi serta perlindungan hak-hak…
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11/2025), menandai fase baru dalam upaya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Namun, alih-alih memunculkan diskusi sehat mengenai substansi pembaruan tersebut, ruang publik justru dipenuhi gelombang disinformasi yang menyesatkan mengenai KUHAP baru. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai…
Harianterkini.com – Modus penipuan terbaru bernama fake BTS. Penipuan ini terjadi pada hampir semua bank karena yang diserang oleh fraudster adalah BTS milik provider telepon. Fake BTS (base transceiver station) adalah perangkat ilegal yang digunakan untuk meniru menara BTS resmi milik operator seluler, seolah-olah sebagai BTS operator resmi sehingga dapat mengirimkan SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi…
Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) dijadwalkan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyampaikan bahwa rapat pimpinan telah digelar dan DPR menempatkan pengesahan R-KUHAP dalam agenda resmi. Perdebatan publik mengemuka terkait substansi dalam RUU tersebut. Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, mengkritik bahwa…
