Gus Ipul atau Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pelantikan terbaru ini melengkapi pengangkatan sebelumnya terhadap 1.335 guru berstatus PPPK. “Dengan pelantikan hari ini, jumlah guru yang bertugas di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia terus meningkat guna memenuhi pelayanan pendidikan yang inklusif,” ujarnya. Selain melantik 860 guru, Menteri Sosial juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional yang terdiri dari…
Pemerintah Provinsi Papua bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Papua aman untuk menghadapi periode mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah menilai stabilitas energi menjadi kebutuhan utama karena mobilitas warga diperkirakan meningkat tajam pada libur panjang tersebut. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menegaskan…
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Kediri telah mencapai sekitar 14,18 persen dari target 15 persen penduduk yang harus diperiksa. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Kediri ini mulai bergulir sejak April 2025. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dr. Rahma Sari Dewi, menjelaskan pada Kamis (27/11/2025) bahwa program…
Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan terhadap petani dan peternak agar pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurutnya, keterlibatan daerah sangat penting untuk memastikan rantai pasok program berjalan lancar. “Kami berharap para kepala daerah melakukan pembinaan kepada peternak dan petani agar…
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menyampaikan apresiasinya kepada Komisi III DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (18/11/2025). KUHAP hasil revisi tersebut akan mulai berlaku bersamaan dengan KUHP pada 2 Januari 2026. Peradi SAI menilai kehadiran KUHAP baru akan membawa perubahan besar dalam meningkatkan profesionalisme…
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana dapat disahkan sebelum memasuki tahun 2026. Ia menekankan urgensi penyelesaian aturan tersebut karena KUHAP hasil revisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. “RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHAP baru efektif berlaku,” ujar Eddy…
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, yang ditargetkan selesai pada masa akhir sidang DPR RI awal Desember 2025. RUU ini merupakan bagian dari langkah negara memastikan seluruh aturan pidana nasional berada dalam satu sistem hukum yang harmonis, terintegrasi, dan modern. Rapat pembahasan berlangsung di ruang Komisi III…
Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan melalui proses legislasi yang lengkap, transparan, dan mengikuti seluruh tahapan resmi. Aturan baru ini disebut sebagai fondasi penting bagi pembentukan sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, serta lebih melindungi hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung…
Pembaruan KUHAP resmi disahkan setelah melalui proses pembahasan panjang yang terbuka dan inklusif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mayoritas isi KUHAP baru merupakan aspirasi masyarakat, di mana 99 persen substansi berasal dari masukan publik. Sejak awal 2025, Komisi III membuka ruang partisipasi melalui RDPU dengan 130 elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga lembaga…
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi ditetapkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/11/2025). Pengesahan ini disebut sebagai tonggak reformasi terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak KUHAP pertama diberlakukan pada tahun 1981, sekaligus memberi harapan baru terhadap peningkatan transparansi serta perlindungan hak-hak…
