Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, yang ditargetkan selesai pada masa akhir sidang DPR RI awal Desember 2025. RUU ini merupakan bagian dari langkah negara memastikan seluruh aturan pidana nasional berada dalam satu sistem hukum yang harmonis, terintegrasi, dan modern. Rapat pembahasan berlangsung di ruang Komisi III…
Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan melalui proses legislasi yang lengkap, transparan, dan mengikuti seluruh tahapan resmi. Aturan baru ini disebut sebagai fondasi penting bagi pembentukan sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, serta lebih melindungi hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung…
Pembaruan KUHAP resmi disahkan setelah melalui proses pembahasan panjang yang terbuka dan inklusif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mayoritas isi KUHAP baru merupakan aspirasi masyarakat, di mana 99 persen substansi berasal dari masukan publik. Sejak awal 2025, Komisi III membuka ruang partisipasi melalui RDPU dengan 130 elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga lembaga…
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi ditetapkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/11/2025). Pengesahan ini disebut sebagai tonggak reformasi terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak KUHAP pertama diberlakukan pada tahun 1981, sekaligus memberi harapan baru terhadap peningkatan transparansi serta perlindungan hak-hak…
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11/2025), menandai fase baru dalam upaya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Namun, alih-alih memunculkan diskusi sehat mengenai substansi pembaruan tersebut, ruang publik justru dipenuhi gelombang disinformasi yang menyesatkan mengenai KUHAP baru. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai…
Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) dijadwalkan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyampaikan bahwa rapat pimpinan telah digelar dan DPR menempatkan pengesahan R-KUHAP dalam agenda resmi. Perdebatan publik mengemuka terkait substansi dalam RUU tersebut. Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, mengkritik bahwa…
Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI dan Pemerintah atas tercapainya kesepakatan terkait Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menegaskan bahwa proses pembahasan RUU tersebut berlangsung terbuka bagi publik. Ia menyebutkan bahwa pembahasan dilakukan secara cermat dengan memperluas partisipasi publik…
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa proses legislasi RUU KUHAP berlangsung panjang dan telah membuka ruang partisipasi publik secara luas. “Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ketua Komisi III dalam paripurna, prosesnya hampir dua tahun dan…
Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Achmad Riduan Syah menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Presiden RI ke-2, H. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar Soeharto bagi pembangunan Indonesia. Riduan mengaku bangga dengan keputusan tersebut, bahkan memiliki kenangan personal terkait sosok Soeharto sejak masa kecil. “Ibu…
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa wajar apabila masih ada pihak yang keberatan dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika dalam sistem demokrasi. “Pak Harto menjabat selama 32 tahun, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, turut membidani lahirnya Partai Golkar, dan…
