Admin

KUHAP Baru Disahkan, Peneliti Soroti Ledakan Disinformasi di Masyarakat

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11/2025), menandai fase baru dalam upaya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Namun, alih-alih memunculkan diskusi sehat mengenai substansi pembaruan tersebut, ruang publik justru dipenuhi gelombang disinformasi yang menyesatkan mengenai KUHAP baru. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai…

Read More

Dukungan Aktivis Mengiringi RUU R-KUHAP Menjelang Pengesahan di Paripurna DPR

Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) dijadwalkan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyampaikan bahwa rapat pimpinan telah digelar dan DPR menempatkan pengesahan R-KUHAP dalam agenda resmi. Perdebatan publik mengemuka terkait substansi dalam RUU tersebut. Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, mengkritik bahwa…

Read More

PEDPHI Apresiasi Komisi III dan Pemerintah atas Kesepakatan RUU KUHAP

Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI dan Pemerintah atas tercapainya kesepakatan terkait Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menegaskan bahwa proses pembahasan RUU tersebut berlangsung terbuka bagi publik. Ia menyebutkan bahwa pembahasan dilakukan secara cermat dengan memperluas partisipasi publik…

Read More

Proses Legislasi RUU KUHAP Libatkan Semua Pihak

Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa proses legislasi RUU KUHAP berlangsung panjang dan telah membuka ruang partisipasi publik secara luas. “Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ketua Komisi III dalam paripurna, prosesnya hampir dua tahun dan…

Read More

Pimpinan DPRD Tapin beri apresiasi atas gelar pahlawan untuk Soeharto

Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Achmad Riduan Syah menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Presiden RI ke-2, H. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar Soeharto bagi pembangunan Indonesia. Riduan mengaku bangga dengan keputusan tersebut, bahkan memiliki kenangan personal terkait sosok Soeharto sejak masa kecil. “Ibu…

Read More

Bahlil: Layak dan Pantas Soeharto Pahlawan Nasional

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa wajar apabila masih ada pihak yang keberatan dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika dalam sistem demokrasi. “Pak Harto menjabat selama 32 tahun, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, turut membidani lahirnya Partai Golkar, dan…

Read More

Soeharto Layak Menjadi Pahlawan Nasional

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Way Kanan, Yoni Aliestiadi, menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar HM Soeharto, merupakan langkah yang sangat layak dan sesuai dengan kontribusi besar Soeharto dalam pembangunan bangsa. Ia menegaskan bahwa rekam jejak Soeharto telah memberikan dasar kuat bagi kemajuan Indonesia, baik dari sisi…

Read More
KSP Bantah Campur Tangan Presiden Jokowi dalam Pilkada 2024

KSP Bantah Campur Tangan Presiden Jokowi dalam Pilkada 2024

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, membantah adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilkada serentak 2024. Ngabalin mengingatkan pihak yang menyebarkan isu tersebut agar tidak membuat fitnah. “Mereka harus memeriksa informasi yang benar agar tidak menyebarkan fitnah,” ujar Ngabalin pada Jumat, 28 Juni 2024. Ngabalin menegaskan bahwa Jokowi sama…

Read More
Ketua KPU: Kompetensi dan Soft Skills Kunci Profesionalisme di Era Society 5.0

Ketua KPU: Kompetensi dan Soft Skills Kunci Profesionalisme di Era Society 5.0

Bekerja adalah sebuah profesi yang harus dijalani secara profesional. Pendidikan tinggi juga sangat penting karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional bertema “Peluang dan Tantangan Pekerjaan di Era Society 5.0” di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri…

Read More
KPU Prediksi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 pada Januari 2025

KPU Prediksi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 pada Januari 2025

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, memprediksi bahwa pelantikan pasangan calon (paslon) terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada Januari 2025. Pelantikan serentak ini didasarkan pada akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah hasil Pilkada 2020. Hasyim menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan sesuai dengan AMJ kepala daerah yang terakhir menjabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 164…

Read More