HARIANTERKINI.COM – JAKARTA. Tanpa terasa, Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun sejak dilantik 22 Oktober 2019 lalu. Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi di nilai berhasil capai sejumlah prestasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju.
“Kami menyebutnya sebagai panca kerja, yaitu yang pertama soal pengembangan sumber daya manusia, yang ke dua keberlanjutan infrastruktur, yang ke tiga adalah penyederhanaan birokrasi, ke empat penyederhanaan regulasi, dan yang ke lima adalah transformasi ekonomi,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Fadjroel memaparkan sejumlah hal terkait kurang lebih 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Kini Jokowi di nilai berhasil capai sejumlah prestasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju. Dibidang hukum dan konstitusi, menanggapi polemik mengenai amendemen tentang pemilihan presiden, Jokowi menegaskan soal tetap berlakunya pemilihan langsung.
“Untuk menyelesaikan polemik tersebut presiden Jokowi memerintahkan kami juru bicara presiden untuk mengeluarkan sikap melalui rilis tertulis bahwa pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung, pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung, dan yang ketiga periode presiden dan wakil presiden itu tetap dua periode dan tidak ada lagi setelahnya,” paparnya.
Terkait pelanggaran HAM di masa lalu akan dikerjakan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dimana Fadjroel juga menjadi anggotanya. Masih di ranah hukum Presiden memberikan hadiah lebaran berupa 4 omnibus law, yang pertama adalah cipta lapangan kerja, kefarmasian, perpajakan, dan undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Di dalam undang-undang IKN disebutkan luasnya adalah 256.000 hektare” katanya. Menurutnya di dalam RUU Ibu Kota Negara terdapat 3 orang yang menjadi Dewan Pengarah pembangunan IKN, di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tony Blair, dan CEO Soft Bank Masayosi Son.
Dalam bidang transformasi ekonomi, Fadjroel mengungkapkan Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas penandatanganan 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2020. Hal ini sesuai dengan arahan Jokowi bahwa hendaknya semua kegiatan yang terkait dengan tender pemerintah dilaksanakan pada awal tahun.
Terkait kebijakan ekonomi, menurut Fadjroel pemerintah Jokowi sudah membuat RPJMN. Sampai tahun 2024 pemerintah sudah membuat beberapa target terkait dengan penurunan angka kemiskinan, gini rasio, dan sebagainya. Sehingga pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi 4 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam bidang reforma agraria, pemerintah sudah menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat 2014-2018 13.4 juta sertifikat, 2019 11.2 juta sertifikat, Fadjroel berharap 80 sampai 100 juta sertifikat tanah bisa terselesaikan. “Ini bagian dari panca kerja transformasi ekonomi, karena setiap orang yang memiliki sertifikat tanah mereka boleh menyimpannya atau mengagunkannya untuk berbisnis” ucapnya.
Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna, Presiden Jokowi mendorong agar ZEE dimanfaatkan oleh para nelayan. Pulau Natuna sudah memiliki pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, serta cold storage. Fadjroel menambahkan, reformasi birokrasi juga sudah dikerjakan oleh beberapa kementerian seperti menghilangkan eselon 3 dan eselon 4, dan kementerian yang pertama melakukan hal tersebut adalah Kementerian PAN RB.
Gebrakan Menteri
Di Kabinet Indonesia Maju, sejumlah menteri juga melakukan gebrakan dalam kurang lebih 2 tahun kerja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengambil kebijakan ekstrim dengan menghapus Ujian Nasional (UN) yang mulai berlaku pada 2021. Setelah penghapusan UN, Nadiem kemudian menggalakkan Kampus Merdeka. Menurutnya, Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo yang berencana menghapus tenaga honorer. Tjahjo mengklaim, penghapusan tenaga honorer bertujuan mewujudkan visi Indonesia Maju. Selain itu ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menghapus jabatan eselon I Kementerian BUMN. Selain itu, Erick juga merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tengah mempersiapkan SDM unggul. Langkah ini diawali dengan penerapan program sertifikasi kawin bagi pasangan yang ingin menikah. Muhadjir mengungkapkan, tujuan dari sertifikasi kawin atau pembekalan pranikah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyiapkan calon-calon pasangan baru yang akan membangun rumah tangga sehat.
Yang juga menjadi sorotan publik adalah gebrakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Prabowo memaparkan konsep pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada pertahanan rakyat semesta. Karena itu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, mengatakan perlu membangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor.
Dengan demikian, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara. Terkait hal tersebut, Prabowo menuturkan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun Komponen Cadangan. Pendidikan, pelatihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran dari Kementerian Pendidikan di SMA bahkan sedini mungkin di SMP dan juga di perguruan tinggi,” kata Prabowo.
Gebrakan Prabowo berlanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki perhatian besar terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Modernisasi alutsista digelar melalui road show ke sejumlah negara. Prabowo berkeliling ke berbagai negara dalam misi menjalankan diplomasi pertahanan.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, diplomasi pertahanaan yang dilakukan Prabowo merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia. “Sejak awal beliau menyatakan bahwasanya dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista,” ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta beberapa waktu lalu.
Prabowo berpandangan bahwa belanja alutsista bukan sekadar mana yang paling modern, canggih, dan efisien. Selain itu, lanjutnya, Prabowo juga memiliki prinsip melakukan komparasi semua alutsista milik negara tujuan yang didatanginya. Prabowo pun mendatangi negara-negara yang umumnya merupakan produsen alutsista terbaik di dunia, termasuk negara yang masuk dalam industri alutsista pertahanan global.
Baca Berita lainnya : Memahami Rencana Penerapan Perubahan Perpajakan (PPN) Tahun 2021
