HARIANTERKINI.COM – Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 melibatkan 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Perhelatan ini menyedot dana sekitar Rp14,98 triliun. Tentunya dana yang sangat besar melihat dampak kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemic Covid-19.
Namun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berpendapat bahwa Pilkada akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Diperkirakan tiga juta lapangan kerja akan muncul selama perhelatan Pilkada 2020. Dana sebesar itu nantinya akan disalurkan sebagai insentif bagi para petugas TPS.
“Setelah itu akan terjadi daya beli masyarakat yang meningkat, mereka membeli gunakan sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya ekonomi akan terstimulasi,” tutur Tito.
Kemudian, Mendagri juga memperhitungkan sebanyak 40 persen anggaran yang digunakan untuk membeli peralatan pilkada dan alat pelindung bagi petugas dan pemilih. Tito menyebutkan, ada tinta, masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan sebagainya.
“Ini membuat UMKM dan dunia usaha menjadi bergerak juga. Distimulasi, nah kita berahap akan ada dampak ekonomi yang bergerak,” kata Tito.
Pilkada sebagai stimulus ekonomi juga diamini oleh Menkopolhukam, Mahfud MD. Dia beralasan bahwa Pilkada tidak boleh ditunda lagi karena berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang membawa dampak negatif pada masyarakat.
“Sebab dampak penundaan Pilkada, bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif,” kata Mahfud dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic; Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption.
Memang apabila ditelisik lebih lanjut dana Pilkada nantinya akan disalurkan ke tiap daerah yang melaksanakan pemilihan. Angka Rp. 14,98 Triliun akan dibelanjakan kepentingan Pilkada serta upah bagi masyarakat yang terlibat.
Dalam teori ekonomi makro disebutkan bahwa setiap kegiatan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah dalam perekonomian akan menghasilkan efek pengganda. Konsumsi masyarakat dalam hal ini dicerminkan dari belanja pasangan calon untuk kampanye. Belanja pemerintah dicerminkan dari anggaran untuk Pilkada 2020.
Selain itu, kampanye dan sosialisasi oleh para calon akan memberikan stimulus bagi masyarakat. UMKM akan kembali beraktivitas dengan banyaknya atribut kampanye para calon sehingga roda perekonomian masyarakat akan kembali berputar.
Baca Juga : Pilkada Serentak 2020, Menjalankan Amanat Undang Undang di Tengah Pandemi
