HARIANTERKINI.COM – RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebutkan tentang Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut bukan untuk membatasi kritik, namun sebagai pembatasan yang harus dijaga bersama sebagai Masyarakat Indonesia yang beradab. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pernah mengatakan bahwa Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP bukan untuk membatasi…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, lewat proses peletakan batu pertama (groundbreaking). Namun, alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara rupanya masih dihitung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu diungkapkannya pasca rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono…
HarianTerkini.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, saat ini pemerintah sedang memprioritaskan untuk penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah ini rampung, kemudian pemerintah akan memprioritaskan revisi RKUHP. Menurut Yasonna Laoly saat di konfirmasi wartawan mengatakan, setelah revisi UU Cipta Kerja rampung, pemerintah akan fokus…
HARIANTERKINI.COM, JAKARTA – Sejumlah kebijakan strategis Joko Widodo (Jokowi) dinilai makin memperkuat perekonomian daerah. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Sulkaf Latief mengakui kebijakan yang diluncurkan Jokowi telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kebijakan Jokowi bahkan terbukti mampu mendongkrak perekonomian. Salah satu contohnya yakni percepatan pembangunan infrastruktur. Berkat pembangunan tersebut sekarang membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dan…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik . Komitmen tersebut dibuktikan dengan memberi ruang besar kepada publik untuk mengakses berbagai informasi yang butuhkan. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Donny Yusgiantoro menegaskan, di bawah pemerintah senantiasa memastikan informasi dari badan publik bisa diakses oleh semua elemen…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mendiskusikan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai masih menuai polemik. Menanggapi hal itu, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan draf RKUHP akan disosialisasikan ke publik. “Pasti dibuka, kalau disosialisasikan, pasti dibuka,” kata Yasonna Yasonna berencana akan mensosialisasikan 14 poin yang dinilai belum jelas dalam RKUHP tersebut….
HARIANTERKINI.COM – Khilafah bukan solusi tapi sumber masalah. Tegaknya khilafah akan menyelesaikan masalah adalah bohong besar. Solusi persoalan bangsa bukan khilafah. Karena sistem khilafah justru dilarang di banyak negara khususnya negara dengan mayoritas muslim. Sistem khilafah bukan solusi karena tidak dalil dalam Al-Quran maupun hadist yang memerintahkan tegaknya sistem khilafah. Ustadz Suparman Abdul Karim dalam…
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menyebut, subsidi merupakan pilihan kebijakan yang membutuhkan komitmen politik untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Menurutnya, dengan menjaga harga BBM subsidi maka inflasi di dalam negeri juga akan terkendali….
HARIANTERKINI.COM, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Lampung, Ismen Mukhtar mengatakan bahwa vaksinasi booster kedua yang dilaksanakan bagi tenaga kesehatan saat ini dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. “Vaksinasi ini memang bertujuan untuk menjaga imunitas tubuh, salah satunya bagi tenaga kesehatan yang saat ini sedang melaksanakan vaksinasi booster kedua,” ujar Ismen Mukhtar. Vaksinasi…
HARIANTERKINI.COM – Kominfo terus meminta para platform asing segera mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sejauh ini, Kominfo telah menertibkan beberapa platform asing karena tidak mendaftar PSE. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, mengaku setuju dengan kebijakan PSE tersebut. Ia meminta platform asing tak main-main dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Farhan…
