HarianTerkini.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyambut positive langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Ganjar Pranowo mengatakan “Ketika kita sudah menggunakan kebijakan HET nggak jalan, menggunakan DMO nggak jalan, sudah dikawal dengan instrumen pemerintah juga masih nggak beres, saya kira ini sebuah tindakan yang dilakukan oleh presiden dengan sangat tegas,” .
Menurut Ganjar Pranowo, tindakan tegas yang diambil langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut benar dan bagus karena persoalan minyak goreng sudah berjalan empat bulan lebih.
Terkait dengan hal itu, lanjut Ganjar Pranowo, para pemangku kepentingan utama seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, juga BUMN atau lewat Badan Pangan Nasional segera mengambil langkah misalnya dengan mengajak para pengusaha berkomunikasi.
“Karena semua sudah berjalan dan empat bulan lebih tidak bisa ya tindakan Presiden menurut saya benar ini. Seribu persen benar dan harus kita dukung, biar kemudian orang mengerti apa yang harus diperhatikan dalam kepentingan nasional,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Ganjar Pranowo menyebut para pengusaha akan mau diajak duduk bersama dan yakin kalau yang bersangkutan mempunyai nasionalisme dan patriotisme yang tinggi.
“Sekali lagi, kepentingan nasional kita mesti dukung tindakan ini. Presiden menyampaikan sampai waktu yang belum ditentukan, artinya kalau cepat-cepat semuanya memperbaiki situasi ini mungkin itu tidak perlu lama, tapi kalau tidak diperbaiki ya pasti kebijakan ini akan berdampak pada yang lain,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar Pranowo berpendapat larangan ekspor minyak goreng itu memiliki pengaruh bagus, khususnya di Jawa Tengah dan daerah lain se-Indonesia. Dirinya menduga setelah adanya kebijakan itu maka minyak goreng akan banyak masuk.
“Setelah ini dicek saja, dugaan saya pasti akan ada minyak goreng yang masuk ke sini lebih banyak lagi dan saya sudah ‘ngecek’ ke lapangan untuk minyak goreng curah juga tidak gampang didapat. Mereka yang dapat BLT membelinya juga minyak goreng yang kemasan semuanya. Itu saya tanyakan semua kepada mereka, kalau kita turun ke lapangan pasti mengerti soal itu,” pungkas Ganjar Pranowo.
Seperti diwartakan, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Dukungan Masyarakat Terhadap Larangan Ekspor Minyak Goreng
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetos Darto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor CPO agar ketersediaan minyak goreng segera merata dengan harga yang terjangkau. Ia meyakini langkah-langkah yang diambil presiden demi mengamankan ketersediaan migor untuk masyarakat.
“Sebab para pelaku usaha selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri, katanya dalam pernyataan resminya.
Terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, Darto menilai masalah migor akan selalu terjadi ke depannya. Sebab, pelaku usaha migor saat ini menguasai dari hulu hingga hilir oleh segelintir perusahaan.
Dia mengusulkan mendorong agar Presiden Jokowi memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha milik negara untuk mengembangkan refinery migor, baik skala mikro maupun skala besar.
“Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri,” kata Ganjar Pranowo.
Dukungan larangan ekspor juga datang dari para wakil rakyat. Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza, menilai, adanya kebijakan tersebut tanda bahwa negara tidak kalah oleh eksportir. “Saya kira ini tanda atau sign dari Pak Jokowi, negara tidak boleh kalah oleh siapapun termasuk oleh eksportir atau pengusaha yang sebenarnya sudah untung dari kenaikan harga CPO dunia dan minyak goreng,” ujar dia.
Faisol mengatakan, kebijakan larangan ekspor tersebut dikeluarkan Jokowi lantaran tidak berjalannya kebijakan domestic market obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah. Larangan ekspor tersebut dinilai tidak akan diterbitkan jika para pengusaha mau menjalankan kebijakan DMO.
“Kalau kebijakan DMO itu jalan saya kira Pak Jokowi tidak mengambil keputusan yang besar kemarin. Tetapi karena pengusaha kemarin tidak menginginkan adanya DMO, akibatnya sekarang,” ujar politikus PKB tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal juga mengapresiasi kebijakan larangan ekspor CPO dan juga migor per 28 April 2022. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan aspirasi yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi di Gedung DPR beberapa waktu lalu.
“Dalam kesimpulan rapat poin kedua disebutkan bahwa Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI, ketika kewajaran harga tidak tercapai maka pemerintah harus mengeluarkan pengaturan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit,” ujar Hekal.
PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) merespons positif keputusan pemerintah melarang ekspor CPO dan migor. Langkah itu dapat dipahami sebagai upaya menjaga pasokan dalam negeri agar melimpah dan harganya tetap murah. “Astra Agro menyatakan patuh terhadap kebijakan (larangan ekspor) tersebut,” kata Communication and Investor Relations Manager AALI, Fenny Sofyan.
Baca juga : Kepala BIN Pastikan Pembangunan IKN Nusantara Tak Gerus Kearifan Lokal
