HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang banyak disorot. Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan. “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” kata…
HARIANTERKINI.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah menegur seorang wakil menteri yang menyatakan ada sanksi pidana bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19. Pernyataan Menkes Budi Gunadi untuk merespons kritik sejumlah Anggota DPR soal sanksi vaksinasi, seperti Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP dan Aliyah Mustika Ilham dari Fraksi Demokrat. “Saya paham bahwa ada salah satu wakil…
HARIANTERKINI.COM – Pemerintah mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan buzzer , melainkan influencer . Keduanya disebut memiliki beda yang signifikan. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, membantah pemerintah memiliki buzzer, tetapi menggunakan influencer. “Pemerintah tidak punya Buzzer,” tegas Fadjroel. Sebenarnya ada perbedaan antara influencer dan buzzer. Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa influencer itu mengajak audiens untuk menggunakan sebuah…
HARIANTERKINI.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) buka suara terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) atas tuduhan korupsi. Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum APINDO menanggapi isu tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya selalu memantau perkembangan kasus tersebut “BP JAMSOSTEK telah memberikan klarifikasi dan menghubungi APINDO secara langsung untuk menjelaskan isu yang…
HARIANTERKINI.COM – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan adanya pemberlakuan sanksi bagi sasaran vaksin yang menolak divaksinasi. Dia mengatakan bahwa vaksinasi adalah upaya pengendalian pandemi Covid-19 , untuk mencapai kekebalan komunal harus mencapai jumlah tertentu. “Alasannya adalah Covid ini adalah pandemi. Salah satu cara pengendaliannya adalah dengan vaksinasi untuk menimbulkan herd immunity yang…
HarianTerkini.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud Md turut menanggapi soal Din Syamsuddin yang dituduh radikal. Mahfud Md menyebut pemerintah sama sekali tidak menganggap Din sebagai penganut paham radikal. “Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud dikutip dalam akun Twitter resminya, Sabtu (13/2/2021). Mahfud Md menerangkan Din…
HARIANTERKINI.COM – Di Arab Saudi terdapat 2 kota terpenting yang selalu membuat rindu/kangen dan selalu memotivasi untuk kembali kesana yaitu kota Makkah dan Madinah. Bagi umat muslim, kedua kota, yang terpisah jarak kurang lebih 400 km ini, juga disebut sebagai tanah haram/suci, The Holy Land of Islam. Tak heran jutaan umat Islam berkumpul di Makkah…
Harianterkini.com – Kemendikbud Bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengadakan program Kampus Mengajar sebagai bagian penguatan literasi dan numerasi serta membantu pembelajaran di masa pandemi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Mengajar Angkatan I secara daring pada Selasa (9/2) lalu. Nadiem menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi siswa Sekolah Dasar pada 2021…
HARIANTERKINI.COM – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, pemerintah tak punya buzzer untuk membela kebijakan mereka. Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa. “Pemerintah tidak punya buzzer,” kata Fadjroel Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis. Setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan. Hak-hak politik warga…
HARIANTERKINI.COM – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Bulan Bintang Hilman Indra mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan menolak Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Menurut dia, revisi UU Pemilu saat ini memang tak perlu dilakukan karena masih suasana pandemi Covid-19, sehingga PBB juga ingin revisi UU Pemilu dibatalkan. “Kita apresiasi kepada Pak Jokowi yang menolak revisi UU…
