HARIANTERKINI.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan potensi pangan lokal Papua, mulai dari sagu dan ubi hingga perluasan sawah, sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian pangan sekaligus menjadikan Tanah Papua sebagai salah satu kekuatan baru pangan nasional.
Pengembangan tersebut diarahkan berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya lokal dan hak masyarakat adat. Dengan pendekatan tersebut, Papua diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga berkontribusi memasok kebutuhan pangan wilayah lain di kawasan timur Indonesia.
Komitmen itu mengemuka dalam PAPEDA Summit 2026 yang digelar pada 2–4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
Pembangunan pertanian di Papua tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan strategis. Pemerintah juga mendorong optimalisasi sumber pangan yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga penguatan pangan lokal berjalan beriringan dengan pembangunan pertanian modern.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan, pembangunan kemandirian pangan di Papua harus bertumpu pada kekuatan yang telah dimiliki masyarakat setempat.
“Kita ingin membangun kemandirian pangan di seluruh pulau, termasuk Papua. Pangan untuk saudara-saudara kita di Papua harus dipenuhi dari Papua sendiri. Beras, sagu, ubi, dan pangan lokal lainnya harus kita kembangkan bersama masyarakat setempat,” kata Amran, dikutip Agricom dari Kementan, Senin (14/9).
Dorong Papua Jadi Pemasok Pangan Kawasan Timur
Dukungan terhadap pengembangan pangan Papua juga datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah mendorong pengembangan ekosistem pertanian modern, pencetakan sawah berbasis komunitas, serta optimalisasi lahan potensial untuk memperkuat kemandirian pangan di Tanah Papua.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan pembangunan Papua.
“Saya sungguh memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan PAPEDA Summit yang dihadiri lebih dari seribu orang. Ini sesuatu yang membanggakan dan luar biasa untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat adat,” ujar Zulkifli.
Menurut Zulkifli, Papua memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan, jika pengembangan pertanian dilakukan secara optimal dan didukung mekanisasi, Papua berpotensi menjadi pemasok pangan bagi wilayah lain di kawasan timur Indonesia.
“Kita ingin Papua ini bisa swasembada pangan, kita akan kembangkan hampir satu juta sawah sehingga diharapkan dengan mekanisasi seluruh Papua, pangannya itu bisa dipenuhi dari Papua sendiri. Kalau itu berhasil, itu bisa menyuplai kebutuhan seluruh Papua sampai Maluku, tidak perlu lagi datang dari jauh. Kita harus memajukan Papua,” tegasnya.
Cetak Sawah Berbasis Komunitas
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan, kekayaan sumber daya pertanian Tanah Papua merupakan modal penting untuk membangun sistem pangan yang kuat dari kawasan timur Indonesia.
“Sektor pertanian di Tanah Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa dan tidak ada yang meragukan hal itu. Meskipun pencapaian swasembada pangan nasional terus ditargetkan dan diakselerasi, pekerjaan kita belum selesai. Kita harus memastikan seluruh wilayah di Tanah Papua betul-betul bisa mandiri pangan secara lokal dan memberikan kontribusi besar bagi pangan nasional,” kata Hermanto.
Ia menegaskan, pembangunan pertanian Papua harus menempatkan masyarakat setempat sebagai bagian utama dalam setiap tahapan pembangunan.
Pendekatan tersebut antara lain diterapkan melalui program cetak sawah berbasis komunitas yang telah berjalan sejak 2024. Pelaksanaannya diarahkan tetap menghormati hak ulayat dan kearifan lokal masyarakat Papua.
Hermanto menjelaskan, program tersebut dibangun di atas empat pilar. Pertama, memastikan pembangunan dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai hak ulayat tanpa pengambilalihan atau perampasan lahan.
Kedua, menggerakkan perekonomian masyarakat Papua secara langsung. Ketiga, memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia lokal melalui pembentukan Brigade Pangan yang mengonsolidasikan pemuda setempat dengan dukungan mekanisasi modern.
Keempat, memastikan pengawalan program secara menyeluruh bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani.
Pangan Lokal dan Modernisasi Berjalan Bersamaan
Kementan menilai pengembangan pertanian berbasis potensi lokal menjadi faktor penting agar peningkatan produksi pangan juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik lahan.
Dukungan pemerintah diberikan melalui penyediaan teknologi dan mekanisasi, pembangunan infrastruktur pertanian, benih, serta pendampingan kepada masyarakat.
Dengan kekayaan pangan lokal dan potensi lahan yang dimiliki, Papua dinilai memiliki peluang membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain.
Pengembangan sawah juga tidak diarahkan untuk menggantikan pangan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sagu, ubi dan komoditas pangan lokal lainnya tetap menjadi bagian dari strategi penguatan pangan Papua.
Melalui PAPEDA Summit 2026, pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan mitra pembangunan untuk membangun sistem pangan Papua yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
Optimalisasi potensi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan Papua memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi wilayah tersebut menjadi salah satu sentra pertumbuhan pangan baru Indonesia, khususnya untuk kawasan timur.
