HARIANTERKINI.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada dalam kondisi siap untuk menangani bencana. Kesiapan tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan, uangnya ada karena di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Presiden menyinggung adanya kritik dan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah. Menurut dia, efisiensi justru menjadi landasan penting agar negara memiliki ruang fiskal yang kuat, termasuk untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana.
“Saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Padahal efisiensi itu jelas diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan melalui kebijakan efisiensi, pemerintah mampu menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi. Sehingga, anggaran negara dapat dikelola secara lebih efektif dan berkeadilan.
baca juga : Presiden Instruksikan Kementerian dan Lembaga kerja Non-Stop Atasi Dampak Bencana
“Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi dan kebocoran, kita punya uang sekarang. Dengan efisiensi kita punya kemampuan dan kekuatan,” tegas Prabowo.
Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terkait langkah konkret pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam keterangan pers yang digelar di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 19 Desember 2025.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Dalam upaya pemulihan jangka menengah, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap” ujar Mendagri.
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” lanjut Mendagri.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan bahwa pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya. “Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” imbuh Tito.
