HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD meminta pers berkontribusi dalam mencegah disinformasi dan hoaks menjelang Pemilu Serentak 2024. Menurut Mahfud, pers harus mampu mempublikasikan berita berbasis fakta dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok politik tertentu.
“Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran yang amat sangat strategis dalam membendung dan menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoaks dan disinformasi menjelang dan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang disebarluaskan melalui medsos,” ujar Mahfud yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar.
Mahfud menyinggung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2014 dan 2019. Saat itu, kata dia, salah satu fenomena yang menguat adalah munculnya berita bohong dan disinformasi. “Fenomena ini tidak sekadar akan merugikan kita semua, karena mengelabuhi pandangan publik yang berujung pada kekeliruan pilihan pada saat pemilu, tapi juga dapat melahirkan pembelahan sosial yang diikuti dengan kebencian,” ungkap dia.
Selain menciptakan konflik sosial, kata Mahfud, hoaks dan disinformasi juga dikhawatirkan akan menjadi penghambat penyelengaraan negara dan kemajuan bangsa. Karena itu, Mahfud, mengajak agar pers sebagai pilar demokrasi bisa mencegah hoaks dan disinformasi.
“Peran pers pada sisi inilah yang amat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang akan datang untuk menghindari pembelahan sosial seperti yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Pers harus menjadi referensi utama pada pemilu serentak 2024 mendatang didasari oleh pertimbangan kepentingan, keutuhan, kesatuan dan kemajuan bangsa,” imbuh Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud berharap Pemilu 2024 tidak mengulang insiden Pemilu sebelumnya yang berdampak pada pembelahan di masyarakat. Dia pun meminta agar pers cermat dan tidak melakukan pembiaran dalam mewartakan berita-berita yang klikbait semata.
“Pers dituntut memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran sentral dan strategis dalam memilih judul dan angle yang tidak larut dalam praktek sekedar bombastis dan tidak sesuai,” pungkas Mahfud.
Baca berita lainnya : PRESIDEN: JANGAN GUNAKAN POLITIK IDENTITAS SAAT PEMILU 2024
