HarianTerkini.com – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi pada kuartal III tahun ini. Saat ini pemerintah memiliki setidaknya dua skenario dalam menjaga agar subsidi BBM tidak membengkak sehingga menambah defisit APBN.
Airlangga Hartarto dalam acara Peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan RI sekaligus HUT ke 56 Kemenko Perekonomian mengatakan, “(Rencana kenaikan BBM subsidi) Masih dirapatkan dengan Pak Presiden. Tidak di kuartal III. Kita lihat tahun depan. Subsidi masih dirancang,”.
Skenario pertama yang sedang digodok adalah pembatasan konsumsi BBM subsidi (pertalite dan solar subsidi) melalui aplikasi MyPertamina.
Dalam skenario ini, pengguna kendaraan wajib mendaftarkan kendaraan mereka di website subsiditepat.mypertamina.id untuk bisa menikmati subsidi.
PT Pertamina Patra Niaga akan melakukan pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi menggunakan QR Code yang ada di aplikasi MyPertamina. Hingga saat ini belum ada pengumuman tanggal pastinya karena masih dalam tahap kajian. Pembatasan ini dilakukan supaya subsidi tepat sasaran, karena selama ini mobil-mobil dan motor ber-cc besar ikut menikmati subsidi, sementara harga keekonomian pertalite menurut Airlangga adalah Rp 13.150 per liter, bahkan hingga Rp 17.200 menurut perhitungan Pertamina.
“Ini kita bicara (pembatasan subsidi) mobil, bukan orang. Basisnya adalah STNK,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat dikonfirmasi oleh awak media.
Skenario kedua, seperti yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto, adalah pengurangan subsidi. Jika harga keekonomian pertalite adalah Rp 13.150 per liter, maka pemerintah menyubsidi Rp 5.500 per liter. Jika menggunakan harga keekonomian versi Pertamina, maka subsidi yang diberikan mencapai Rp 9.550.
“Jadi bukan kenaikan harga BBM, tetapi pengurangan subsidi. Subsidi tetap kita berikan,” kata Airlangga Hartarto.
Pemerintah terus mengkaji dampak sosial politik dari pengurangan subsidi.
“Sosial politik, partai-partai di Komisi VII DPR sudah paham,” kata Airlangga.
“Pembatasan harus memastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada antrean. Kalaupun habis (kuota BBM subsidi), nanti kuota ditambah lagi,” kata dia.
Pada tahun ini, pemerintah telah melipatgandakan anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun (US$ 34,06 miliar) untuk menjaga harga BBM Pertalite, solar bersubsidi, dan beberapa tarif listrik tidak berubah, di tengah kenaikan harga energi global.
Airlangga Hartarto pun enggan membeberkan skenario mana yang akan digunakan untuk kebijakan kenaikan harga BBM subsidi di kisaran berapa persen. “Yang reasonable (persentase kenaikan harga BBM subsidi), masih dikaji. Yang penting pagu anggaran subsidi tahun ini tidak terlewati. Kalau naik (melewati pagu anggaran) nanti ada penyesuaian (harga),” kata dia.
Airlangga Hartarto minta publik untuk sabar menunggu keputusan Presiden terkait kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi. “Message-nya nunggu keputusan presiden. Jadi kita tunggu rapat dengan Bapak Presiden,” tutur Airlangga.
Sebelumnya, pada Jumat (19/8/2022), Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada minggu depan.
Opsi kenaikan ini diperlukan karena selama ini harga BBM di Tanah Air yang diterima masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah atau dibawah nilai keekonomiannya. Namun di sisi lain harga minyak dunia mengalami peningkatan.
“Minggu depan Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” tutur Luhut saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2023 sebesar Rp 336,7 triliun atau turun 33% dari outlook anggaran tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun.
Dengan perincian, subsidi energi Rp 210,7 triliun, meningkat tipis dibandingkan outlook subsidi tahun ini Rp 208,9 triliun, kemudian kompensasi tercatat Rp 126 triliun atau turun 57% dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun.
Baca juga : Kesiapan Bawaslu Menerima Permohonan Sengketa Parpol Calon Peserta Pemilu 2024
