HarianTerkini.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, Kemendagri akan menempatkan sekitar 300 lulusan terbaik IPDN demi menyejahterakan orang Papua. Lulusan terbaik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Papua disiapkan untuk ditempatkan di Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kebijakan ini diambil langkah untuk membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat DOB di Bumi Cenderawasih.
John Wempi menjelaskan hal ini di Jayapura “Sehingga lulusan IPDN nanti akan diseleksi mencari yang terbaik supaya kami membangun kepercayaan Papua terhadap Negara”
John Wempi mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan bersama rektor IPDN. Disebutkan nantinya masing-masing 300 purna praja akan ditempatkan pada DOB di Papua.
“Kami telah membahas tadi dan sebanyak 300 purna praja IPDN akan ditempatkan pada DOB di Papua,” tuturnya.
Dia menilai mendirikan fondasi kuat dalam proses penyelenggaraan pemerintah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dedikasi SDM yang berkualitas ini lah yang nantinya akan berdampak pada masyarakat Papua.
“Karena dengan dedikasi yang tinggi akan sangat berdampak terhadap masyarakat yang ada di tanah Papua,” ujarnya.
John Wempi mengatakan pihaknya berharap dengan penempatan purna praja IPDN di tiga Daerah Otonomi Baru ini dapat mengawal berjalannya proses pemerintahan dengan baik.
Pemerintah Pastikan 3 DOB Papua Akan Ikuti Pemilu 2024
Sementara itu pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memastikan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, akan turut memeriahkan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Tito mengatakan, kepastian tersebut Ia ungkap berdasarkan Undang-undang yang telah mengikut sertakan seluruh Provinsi di Indonesia.
“Itu otomatis nanti (ikut Pemilu 2024). Kan di undang-undangnya (dicantumkan), mereka pasti ikut lah,” ujar Tito kepada wartawan.
Lebih lanjut, Tito menuturkan bahwa ini berbeda dengan wilayah Papua Barat Daya yang masih diusulkan di parlemen. Tito mengaku belum bisa memastikan ikut tidaknya wilayah tersebut pada Pemilu 2024.
“Papua Barat Daya kan masih in progress, kalau anggaran cukup dieksekusi, kalau anggarannya enggak, di tahun yang lain,” ungkapnya.
Seperti diketahui, DPR secara resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU, terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal ini diputuskan dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022).
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung melaporkan ihwal pembahasan draf RUU terhadap pemekaran tiga provinsi itu.
“Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik. Mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat,” kata Ahmad Doli dalam laporannya.
Baca juga : Gluba Gebse Bersyukur 20 Tahun Berjuang Untuk DOB Papua Selatan
