Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menggunakan konsep smart city forest atau kota di dalam kawasan hutan. Sekitar 75 persen wilayah menjadi kawasan hijau dan menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan.
Tenaga Ahli Utama KSP Rwanda Wandy menyatakan, implementasi yang dilakukan dapat dilihat dari fasilitas konektivitas yang melindungi habitat satwa, penghijauan di jalan nasional, penggunaan tenaga surya, efisiensi energi pada bangunan. Selain itu, modernisasi tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan teknologi flaring.
”Pembangunan IKN di Kalimantan Timur dimulai pada 2022, dengan proses pemindahan melalui berbagai tahap meliputi pembangunan infrastruktur dan bangunan inti dalam skala penuh hingga membangun ekosistem,” terang Tenaga Ahli Utama KSP Rwanda Wandy seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, pemindahan ibu kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan ekonomi untuk mendorong pemerataan di luar wilayah Jawa. Gagasan dalam perpindahan IKN itu untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Pulau Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Rwanda menjelaskan, keputusan pemindahan IKN juga untuk mengurangi beban Jawa agar tidak dominan terhadap PDB nasional atau Jawa sentris. Sehingga, pembangunan tersebut menciptakan episentrum baru di Kalimantan serta pulau-pulau lain.
”Secara geografis perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, bisa mendekatkan ibu kota dengan pulau-pulau lain, sehingga akses akan lebih mudah untuk mendorong perdagangan antar wilayah,” papar Rwanda Wandy.
Selain mengatasi ketimpangan ekonomi, IKN ini juga merupakan komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk itu, konsep smart forest city menjadi pilihan, yaitu kota masa depan yang berkelanjutan memprioritaskan green economy atau ekonomi hijau, sebagai pemulihan lingkungan hidup.
Menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
”Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida atau polusi terhadap lingkungan, serta hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial,” terang Rwanda Wandy.
