October 7, 2026

HARIANTERKINI.COM

Menyajikan Berita Tercepat & Terakurat

Headlines

Year: 2021

Presiden perintahkan Kapolri bikin pedoman UU ITE dan usul revisi hapus pasal karet

Presiden perintahkan Kapolri bikin pedoman UU ITE dan usul revisi hapus pasal karet

Irzan Ardian05 mins

HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo untuk membuat pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pedoman ini bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan UU ITE tersebut….

Read More
Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE Agar Ciptakan Keadilan

Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE Agar Ciptakan Keadilan

Rafly D02 mins

HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang banyak disorot. Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan.   “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” kata…

Read More
UU ITE https://harianterkini.com/2021/02/perhatikan-pasal-28j-dan-uu-ite/

Perhatikan Pasal 28J dan UU ITE Untuk Sampaikan Kritik

Yusran S03 mins

Harianterkini.com – Kritik pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun penyampaiannya harus memperhatikan pasal 28 J UUD 1945 dan UU ITE (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008). Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman pekan lalu secara virtual. Dalam acara tersebut, Presiden menyatakan bahwa semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk…

Read More
Menkes Jawab soal Ancaman Pidana Penolak Vaksin

Menkes Jawab soal Ancaman Pidana Penolak Vaksin

Irzan Ardian02 mins

HARIANTERKINI.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah menegur seorang wakil menteri yang menyatakan ada sanksi pidana bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19. Pernyataan Menkes Budi Gunadi untuk merespons kritik sejumlah Anggota DPR soal sanksi vaksinasi, seperti Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP dan Aliyah Mustika Ilham dari Fraksi Demokrat. “Saya paham bahwa ada salah satu wakil…

Read More
Pemerintah Tegaskan Tidak Menggunakan Buzzer

Pemerintah Tegaskan Tidak Pernah Menggunakan Buzzer

Satrio Rahmat02 mins

HARIANTERKINI.COM – Pemerintah mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan buzzer , melainkan influencer . Keduanya disebut memiliki beda yang signifikan. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, membantah pemerintah memiliki buzzer, tetapi menggunakan influencer. “Pemerintah tidak punya Buzzer,” tegas Fadjroel. Sebenarnya ada perbedaan antara influencer dan buzzer. Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa influencer itu mengajak audiens untuk menggunakan sebuah…

Read More
APINDO : Dana Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Aman

APINDO : Dana Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Aman

Yusran S02 mins

HARIANTERKINI.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) buka suara terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) atas tuduhan korupsi. Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum APINDO menanggapi isu tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya selalu memantau perkembangan kasus tersebut “BP JAMSOSTEK telah memberikan klarifikasi dan menghubungi APINDO secara langsung untuk menjelaskan isu yang…

Read More
Kenapa Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi? Ini Alasannya..

Kenapa Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi? Ini Alasannya..

Rafly D02 mins

HARIANTERKINI.COM – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan adanya pemberlakuan sanksi bagi sasaran vaksin yang menolak divaksinasi. Dia mengatakan bahwa vaksinasi adalah upaya pengendalian pandemi Covid-19 , untuk mencapai kekebalan komunal harus mencapai jumlah tertentu.   “Alasannya adalah Covid ini adalah pandemi. Salah satu cara pengendaliannya adalah dengan vaksinasi untuk menimbulkan herd immunity yang…

Read More
Dana Otsus Papua Capai Rp138,65 T

Dana Otsus Papua Capai Rp138,65 T

Admin02 mins

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir atau 2002-2021 sebesar Rp138,65 trliun. Jika dilihat dalam enam tahun terakhir, mayoritas dana otsus diberikan kepada Papua sebesar Rp47 triliun, sedang sisanya untuk Papua Barat sebesar Rp21,27 triliun. Ani, panggilan akrabnya, merinci pemerintah…

Read More
din syamsuddin-dituduh-radical-gar-itb

Din Syamsuddin Dituduh Radical Oleh GAR ITB, Mahfud Md Angkat Bicara

Rahman Priyambodo03 mins

HarianTerkini.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud Md turut menanggapi soal Din Syamsuddin yang dituduh radikal. Mahfud Md menyebut pemerintah sama sekali tidak menganggap Din sebagai penganut paham radikal. “Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud dikutip dalam akun Twitter resminya, Sabtu (13/2/2021). Mahfud Md menerangkan Din…

Read More
Vaksin Covid-19 Penting Untuk Penanggulangan Wabah

Vaksin Covid-19 Penting Untuk Penanggulangan Wabah

Admin03 mins

Dokter Spesialis Paru RSA UGM, Astari Pranindya Sari menjelaskan pentingnya vaksin dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Menurutnya, terdapat dua alasan kenapa menjadi penting. Pertama, fakta bahwa kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dengan jumlah kasus positif tercatat lebih dari 900 ribu. Hal itu juga didukung dengan fakta-fakta lain, seperti persentase mortalitas dan positivity rate di…

Read More