HarianTerkini.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan setidaknya, terdapat empat faktor utama yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional di 2021 ini. Salah satunya adalah pengendalian kasus Covid-19. Sebab apapun program dan kebijakan dari pemerintah kalau tidak bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 sama saja percuma.
Susiwijono menggaris bawahi bahwa pengendalian penyebaran Covid-19 menjadi bagian terpenting dalam memulihkan ekonomi tahun 2021, karena kalau tidak terkendali maka dampaknya kontraksi ekonomi Indonesia akan semakin dalam, demikan juga para pelaku UMKM yang berujung pada kesulitan.
“Kesimpulannya faktor-faktor pendorong pemulihan itu pertama adalah faktor pengendalian kasus Covid-19 itu sendiri,” kata Susiwijono dalam diskusi Penguatan UMKM Sebagai Pengungkit Kebangkitan Ekonomi, yang dilansir oleh HarianTerini.com.
Faktor kedua adalah mengandalkan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Berdasarkan catatannya, jumlah orang yang sudah divaksin untuk dosis pertama baru mencapai 56,17 juta. Dia memahami, jumlah ini masih rendah dari target herd immunity pemerintah sebesar 70 persen.
“Kita kejar program vaksinasi ini sampai dengan akhir tahun ini,” imbuh Susiwijono.
Dia mengatakan, vaksinasi menjadi upaya bersama pemerintah dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan baik dari sisi aspek penanganan Covid-19 maupun dari sisi aspek ekonomi. Karena dengan vaksinasi selain mencegah untuk penularan Covid-19 juga memberikan kepercayaan bagi pelaku ekonomi.
Faktor Lainnya
Selanjutnya, faktor pendorong pemulihan ketiga adalah mendorong optimalisasi belanja pemerintah. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.
Hingga per 18 Juli 2021, realisasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 226,6 triliun. Realisasi anggaran program ini tercatat sebesar 32,4 persen pagu Rp 699,43 triliun.
Faktor pendorong terakhir yakni implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Susi mengatakan, UU Cipta Kerja sudah diselesaikan sejak November 2020 lalu. Kemudian PP dan Perpres sudah diselesaikan pada Februari 2021 kemarin, dan Permen pun sudah selesai pada Juni. Sehingga secara regulasi tidak ada masalah. Tinggal menunggu implementasinya.
“Secara regulasi sudah lengkap mudah-mudahan bisa mendorong. Bagaimana kita bisa mendorong UMKM melalui berbagai pengaturan di undang-undang cipta kerja ini,” tandasnya.
Percepatan Bantuan Ekonomi Di Masa PPKM Darurat
Dalam kesempatan terpisah Susiwijono menegaskan pemerintah memastikan kondisi keuangan Indonesia terkendali meski menghadapi lonjakan COVID-19 dan penerapan PPKM darurat yang berlaku 3 – 20 Juli 2021. Dukungan APBN untuk PPKM Darurat & penanganan kesehatan sendiri dilakukan melalui realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Total dukungan APBN Rp699,43 Triliun untuk program PEN kembali ditata ulang dengan rincian sebagai berikut;
- Menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp148,27 T, menjadi Rp153,86 T
- Anggaran kesehatan naik dari Rp172,84 T, menjadi Rp193,93 T
- Realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp193,74 T, menjadi Rp171,77 T
- Menaikkan insentif usaha dari Rp56,73 T, menjadi Rp62,83 T
- Realokasi program prioritas menjadi dari Rp127,85 T, menjadi Rp117,04 T
“Karena aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas pada masa PPKM Darurat, masyarakat dan UMKM membutuhkan bantuan untuk menopang perekonomian mereka. Kita akhirnya mendorong percepatan penyerapan PEN dan memunculkan kembali beberapa program bantuan sosial,” terang Susiwijono Moegiarso, selanjutnya.
Menurut Susiwijono klaster perlindungan sosial pada program PEN ada yang dipercepat pencairannya, diperpanjang periodenya, dan ditambahkan jumlahnya. Dia juga menyampaikan bahwa akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai, mendorong percepatan penyerapan bantuan Bansos PKH, serta Kartu Sembako. Strategi ini dikatakan untuk membantu daya tahan ekonomi masyarakat.
Selain masyarakat perkotaan, masyarakat desa juga terpukul oleh pandemi COVID-19 ini, terutama desa berbasis ekonomi pariwisata, pertanian, dan perikanan. Masyarakat di desa juga terdampak penurunan pendapatan.
Susiwijono pun meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi.
“Di satu sisi penanganan COVID-19 dan di sisi lain ada aspek pemulihan ekonomi. Ini sifatnya fleksibel dan dinamis serta memperhatikan perkembangan angka-angka. Dengan kondisi saat ini anggaran PEN prinsip utamanya adalah memprioritaskan aspek kesehatan. Sehingga nantinya setelah kasus melandai program ekonomi bisa kita dorong kembali,” pungkasnya.
Baca juga : Breaking News… !!! Pramono Anung Tegaskan Pemerintah Batalkan Vaksin Berbayar Covid-19
