HarianTerkini.com – Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah membatalkan mekanisme vaksinasi vaksin COVID-19 secara berbayar kepada masyarakat, yang sebelumnya akan disalurkan oleh Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma (Tbk) dan sempat menuai berbagai penolakan dari kalangan masyarakat.
Dalam keterangannya di Istana Negara pada Jumat (16/7), Menseskab Pramono Anung mengatakan “Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari berbagai elemen masyarakat, Presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui PT. Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,”
Awalnya, PT Kimia Farma hendak membuka program vaksinasi gotong royong mandiri menggunakan vaksin Sinopharm. Dimana harga vaksin tersebut adalah Rp 879.140. Detilnya, pembelian vaksin Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis. Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin sebesar Rp 643 ribu dan dua kali layanan vaksinasi Rp 253.820.
Dengan begitu, semua pemberian vaksinasi Covid-19 tetap dengan mekanisme gratis seperti yang telah berjalan selama ini, kecuali mekanisme vaksin gotong royong.
Program vaksinasi gotong royong yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap berjalan di mana para pengusaha membayarkan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh karyawan beserta keluarganya tanpa dipotong gaji.
“Hal – hal yang berkaitan dengan vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya sehingga demikian mekanisme untuk seluruh vaksin baik itu yang gotong royong, maupun yang sekarang mekanisme sedang berjalan digratiskan oleh pemerintah,” tutur Pramono Anung.
Presiden Larang Semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negara ke Luar Negeri, Kecuali Menteri Luar Negeri
Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung, juga menggarisbawahi perintah Presiden Joko Widodo bahwa perlunya seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Untuk itu dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini, presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden.
“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.
“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono Anung.
Meski demikian Pramono Anung tidak merinci siapa – siapa menteri atau pimpinan lembaga negara mana yang disasar presiden dengan pernyataan ini, tetapi saat ini setidaknya ada tiga menteri atau pimpinan lembaga negara yang sedang berada di Amerika Serikat, yaitu Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menghadiri pertemuan G20 di Italia juga pada akhir Juni 2021
Disamping itu saat pandemi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis pada akhir Juni 2021. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 dan 14 Juli 2021.
Di sisi lain, dengan semakin melonjaknya kasus harian positif COVID-19, Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk pro aktif memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri. Dengan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut diyakini akan bisa meringankan tempat isolasi terpusat yang sudah ada pada saat ini.
“Kalau Kementrian atau Lembaganya besar atau pemdanya besar maka minimal bisa 300-500 pasien dan untuk itu dibuat secara baik, dipersiapkan dan kemudian nanti pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” pungkasnya
Baca juga : Mensos Risma Sebut Bansos 300 Ribu / Bulan Cair Dan Sudah Disalurkan Melalui Kantor Pos
