HarianTerkini.com – Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri akan menuntaskan seluruh kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, akan berkoordinasi dengan Kejaksaan agar para pelaku yang sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran hutan diberikan hukuman paling berat atau maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Hukuman berat itu, kata Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, dinilai tepat lantaran saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Menurut dia, dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka akan semakin membahayakan dan menyengsarakan masyarakat.
“Menuntaskan kasus-kasus karhutla dan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan hukuman terberat,” kata Kabareskrim Komjen Sigit di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia. Presiden Jokowi pun meminta aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang merusak hutan tanpa pandang bulu dan kompromi.
Komjen Listyo Sigit menjelaskan dalam mengantisipasi karhutla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah mengecek dan merilis aplikasi Lancang Kuning untuk memonitor titik panas (hotspot) di Polda Riau.
Setidaknya ada 12 jajaran Polda yang wilayahnya rentan kebakaran hutan dan lahan sehingga diminta mengadopsi aplikasi Dashboard Lancang Kuning tersebut.
“Polda-polda yang rawan karhutla untuk mengadopsi aplikasi tersebut. Di antaranya Polda Riau, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Kalteng, Polda Kalbar, Polda Kaltara, Polda Kaltim, Polda Kalsel, dan Polda Bangka Belitung,” ujar jenderal bintang tiga yang menjabat sebagai Kabareskrim Polri sejak 6 Desember 2019.
Untuk mencegah terjadinya karhutla, Polri bekerja bersama – sama dengan Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, Gubernur, Kapolda, Kejaksaan Tinggi telah melakukan sosialisasi penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan.
“Mendorong perusahaan besar untuk melakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla, membantu masyarakat yang akan buka lahan dengan menyediakan alat berat sampai dengan radius tertentu serta membuat desa peduli api,” ujarnya.
Demi memaksimalkan pencegahan kebakaran di Indonesia, Kabareskrim Polri menyatakan sudah membentuk Posko Karhutla di setiap Polda untuk mengantisipasi secara cepat terkait penanganan dan pemadaman titik api.
Sejak 8 Februari hingga 24 Juni 2020, aparat sudah memadamkan sedikitnya 5.061 titik api. Upaya itu telah menyelamatkan lahan seluas 278 hektar. Sementara di tahun 2019, sebanyak 15.670 hektar telah diselamatkan.
Kabareskrim juga menyatakan jumlah penegakan hukum kasus karhutla dari kasus perorangan maupun kasus perusahaan di tahun 2019 dan 2020 antara lain perkara yang menjerat perusahaan pada tahun lalu ada 22 laporan dimana 12 kasus sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan 10 kasus saat ini masih penyidikan.
Untuk tahun 2020, Bareskrim Polri menangani satu perkara karhutla yang diduga dilakukan oleh perusahaan dan saat ini masih dalam penyidikan. Sementara untuk kasus perorangan di tahun 2019, Polri menangani 342 kasus dengan 199 kasus sudah diselesaikan dan 143 kasus masih penyidikan. Sedangkan pada tahun 2020, Bareskrim menangani 64 kasus dan yang dinyatakan P21 ada 40 kasus serta 24 kasus dalam penyidikan.
Baca juga : John Kei ” God Father of Jakarta ” Yang Terlibat 5 Aksi Kriminal Ditangkap Satreskrimum Polda Metro Jaya
