Oleh : Timotius Gobay HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Pembangunan Papua dan Papua Barat menjadi fokus perhatian Pemerintah. Gencarnya pembangunan di Papua dan Papua Barat merupakan komitmen penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan 2 wilayah Indonesia paling timur yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Bukti transformasi ekonomi berjalan…
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menilai keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam atau FPI justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi, legalitas FPI memang sudah tidak ada dengan tidak dimilikinya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). “Jadi, pelarangan itu hanya penegasan saja, karena sesungguhnya FPI sudah bubar…
HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah usai, saatnya bangkit dan mengapresiasi keputusan atas hasil pilkada serta melupakan benturan politik yang terjadi akibat silang pendapat antar kandidat. Sedangkan bangkit dari keterpurukan adalah bangkit dalam beragam krisis khususnya akibat pandemic Covid-19. Covid-19 berhasil membuat babak belur perekonomian dunia. Faktnya, hampir semua sektor perekonomian terkapar,…
HARIANTERKINI.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perekonomian Indonesia akan lebih buruk jika kebijakan PSBB di wilayah Jawa dan Bali tidak dilakukan. Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers tentang realisasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 secara virtual, Rabu (6/1/2021). Dia menyadari, kebijakan pembatasan baru ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. “Namun kalau…
HARIANTERKINI.COM – Pilkada serentak telah usai. Pelaksanaannya dinilai sukses karena angka partisipasi yang tinggi. Meski demikian, Komisi II DPR RI berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pilkada di masa pandemi itu. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai secara umum Pemilihan Kepala Daerah serentak berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokol kesehatan. Capaian tersebut tidak…
HARIANTERKINI.COM – Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily membela aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta. Ace mengatakan Risma perlu melakukan blusukan untuk mengetahui langsung permasalahan masyarakat. “Sudah seharusnya menteri sosial sering turun ke lapangan memastikan penyelesaian masalah sosial di masyarakat,” Ace mengatakan salah satu tugas utama menteri sosial adalah memberikan pelayanan kepada…
Pimpinan Pondok Bunten Pesantren Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza mengatakan, keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI), sudah tepat. FPI tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia. “Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran ormas FPI oleh…
HARIANTERKINI.COM – Iuran peserta mandiri kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik mulai awal 2021, menyusul kenaikan iuran kelas lainnya yang berlaku sejak Juli 2020. Presiden Joko Widodo menetapkan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan itu terbit setelah kenaikan…
HARIANTERKINI.COM – Pilkada serentak 2020 sudah usai. Terlepas masih ada kekurangan sana sini, patut disyukuri Pilkada berjalan lancar dan damai. Tidak ada gejolak sosial yang serius di daerah sesudahnya. Terlebih lagi, Pilkada tidak memunculkan kluster baru Covid-19 seperti yang banyak dikhawatirkan sebelumnya. Ini seiring tingginya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama Pilkada sebagaimana yang dilaporkan…
Pengajar Program Pasca Sarjana (PPS) Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Indriyanto Seno Adji menyebut, bahwa keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) tak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, keputusan yang dituangkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri tersebut sudah sangat legimited dan memiliki kekuatan hukum. “Tidak perlu…
