HARIANTERKINI.COM – Para calon kepala daerah (cakada) yang akan mengikuti Pilkada harus menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian dari kampanye kreatif kepada masyarakat. Cakada dapat membuat masker sebanyak mungkin dan bisa dihias semenarik mungkin.
Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, kampanye Pilkada yang telah berlangsung selama dua pekan ini telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun, masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran kecil di beberapa daerah.
“Kalau dihitung tanggal 23, 24, 26 sampai sekarang, pelanggaran tetap ada, tapi tetap bisa dikendalikan dan tidak besar. Seperti soal jaga jarak, kapasitas jumlah orang, dan ada yang lupa pakai masker. Pelanggaran yang biasa terjadi ditempat-tempat lain yang tidak ada Pilkada,” ujar Mahfud MD.
Situasi ini tidak terlepas dari peran dan usaha TNI, Polri, Satpol PP, Pemerintah Daerah dan seluruh aparat yang telah menjaga Pilkada. Berkat kinerja mereka hingga saat ini tidak muncul istilah klaster baru Covid-19 seperti yang dikatakan orang.
Sebelumnya, terdapat beberapa pihak yang menuntut pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatur hukuman bagi para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Namun sebenarnya, instrumen hukum yang sudah ada sejauh ini sudah lengkap untuk mengatasi hal itu.
“Ada Perppu atau tidak instrumennya sama, ancaman hukumannnya sama, instrumen hukumnya sama, aparatnya sama, terus apa Perppu yang diminta sampai saat ini?” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
Pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para peserta Pilkada serentak 2020 masih berupa pelanggaran-pelanggaran umum. Pelanggaran umum seperti berlebihnya orang yang datang dalam melakukan kampanye di masa pandemi dan adanya orang yang lupa mengenakan masker.
Meski demikian, hal tersebut memang tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menindak para peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Mereka yang melanggar tetap akan menerima tindakan oleh kepolisian berdasarkan instrumen hukum yang sudah ada. Aparat keamanan beserta Satpol PP dan TNI akan terus memantau dan mengendalikan proses pelaksanaan kampanye pilkada agar sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Baca berita lainnya : Pilkada yang Sehat Harus Patuhi Protokol Kesehatan
