Motif politik praktis menjelang Pemilihan Umum 2024 dinilai menjadi dasar menggelindingnya rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu merupakan jalan legal bagi berbagai kekuatan politik di Tanah Air untuk mengamankan kepentingannya. Selain untuk mempertahankan dominasi perolehan kursi parpol, revisi UU Pemilu dinilai sebagai bagi parpol besar dan menengah menghadapi Pilpres 2024 nanti. Hal itu dipaparkan akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira…

Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang akan dibahas DPR dan pemerintah mengatur tentang kenaikan plafon alokasi dana otonomi khusus menjadi 2,25 persen. Kenaikan dana ini termaktub dalam Pasal 34 ayat 3 huruf e RUU Otsus Papua. Alokasi dana Otsus ini mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen dibandingkan dana Otsus Papua…

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa vaksinasi virus corona (SARS-CoV-2) hukumnya wajib dan tak akan gugur kewajiban itu sebelum terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus penyebab Covid-19 tersebut. Ma’ruf menjelaskan herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia bisa tercapai apabila 70 persen dari total jumlah 270 juta penduduk di Tanah Air, atau sekitar 182 juta orang telah menjalani vaksinasi. “Kewajiban bervaksin tidak akan…

Presiden Joko Widodo pada Senin (25/1/2021) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Kala itu, Jokowi mengungkapkan pemanfaatan wakaf uang tak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan demikian, harapannya bisa memberikan dampak pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. “Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf,…

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali merampungkan berkas perkara terkait mantan pentolan FPI, Rizieq Shihab dan akan melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung pada Selasa (2/2). Berkas perkara itu sempat dinyatakan belum lengkap atau P19 oleh JPU pada 26 Januari lalu. Total ada tiga perkara yang menjerat Rizieq meliputi pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan di Petamburan, Jakarta…

Dokter Tirta menanggapi kasus Bupati Sleman Sri Purnomo yang terkonfirmasi positif Covid-19 usai divaksin. Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga menjalani proses vaksinasi Covid-19 bersama dengan Sri Purnomo. Tetapi, dr. Tirta menegaskan bahwa Bupati Sleman tersebut tidak terpapar virus Corona akibat vaksinasi. Hal itu disampaikan saat dia berbincang dengan Maia Estianty dalam tayangan yang diunggah melalui…

Presiden Joko Widodo direncanakan menyambangi Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari ini Senin, 18 Januari 2021. Jokowi rencananya datang meninjau lokasi bencana akibat banjir yang terjadi di sana sejak pekan lalu. “(Meninjau) sarana yang terkena dampak agar PU bisa segera tindak lanjut,” kata ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, kepada wartawan. Heru juga mengatakan Presiden Jokowi ingin memastikan…

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengatakan pemerintah tidak anti-Islam meski telah membubarkan FPI. “Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan,” kata Ketua PB NU Marsudi Syuhud, seperti dikutip dari Antara, Ahad, 3 Januari 2021. Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain…

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta masyarakat untuk tidak menolak vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Stempel halal sendiri sudah dicap MUI terhadap vaksin Sinovac. “Kalau sudah dikeluarkam fatwa halalnya ya ummat Islam yang kebetulan menjadi bagian yang harus di vaksin jangan sampai menolak gitu. Karena vaksin itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujar Sekretaris MUI…

Rekening bank milik Ormas Front Pembela Islam (FPI) disebut-sebut telah diblokir oleh pihak berwajib. Menurut pakar hal ini sah dilakukan karena FPI sudah tergolong ormas terlarang. Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, menjelaskan, setelah dinyatakan sebagai Ormas terlarang, penegak hukum memang memiliki wewenang upaya paksa (dwang middelen atau coercive force). Termasuk wewenang memblokir rekening milik FPI. “Memang…