HARIANTERKINI.COM, JAKARTA – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sekitar 80 sekolah swasta elite dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 28 Agustus 2026 langsung memantik perdebatan. Di satu sisi, langkah ini dianggap masuk akal: negara tidak perlu membiayai kelompok yang secara ekonomi sudah mampu. Tapi di sisi lain, kebijakan ini juga membuka pertanyaan yang lebih dalam: apakah negara benar-benar sudah memastikan bantuan sampai ke mereka yang paling membutuhkan?
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa penyisiran ini dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Sekolah-sekolah elite dan berasrama yang sudah memiliki sistem pemenuhan gizi sendiri dinilai tidak lagi relevan menerima bantuan. Dengan kata lain, pemerintah mulai menggeser pendekatan dari “semua dapat” menjadi “yang butuh saja yang dapat”, dan itu sebenarnya yang banyak disarankan para kritikus sedari awal.
Secara prinsip, langkah ini memang sulit untuk ditolak. Dalam program sebesar MBG yang menyasar puluhan juta penerima, pendekatan universal berisiko menciptakan pemborosan. Anggaran negara tidak tak terbatas. Maka, efisiensi menjadi keniscayaan. Mencoret yang tidak layak adalah langkah awal untuk memastikan keberlanjutan program. Namun masalahnya tidak sesederhana itu.
Efisiensi hanya bermakna jika diikuti dengan distribusi yang benar. Pertanyaan kuncinya bukan lagi siapa yang dikeluarkan, tetapi siapa yang dimasukkan. Apakah anak-anak dari keluarga miskin benar-benar sudah terjangkau? Apakah tidak ada yang terlewat karena kesalahan data atau verifikasi?
BGN memang menyediakan akses melalui sistem “Radar MBG”. Tapi transparansi tidak cukup hanya dengan membuka daftar. Publik berhak tahu bagaimana kriteria ditentukan, bagaimana verifikasi dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Tanpa kejelasan ini, kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru bisa menimbulkan ketidakadilan baru.
Di sinilah tantangan sebenarnya. Pemerintah tidak hanya dituntut hemat, tetapi juga adil. Program MBG sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan gizi dan ketimpangan. Maka ukuran keberhasilannya bukan pada berapa banyak yang dicoret, tetapi pada seberapa tepat bantuan itu sampai ke sasaran. Momentum ini seharusnya menjadi peringatan bagi BGN: memperbaiki tata kelola jauh lebih penting daripada sekadar mengurangi penerima. Tanpa data yang akurat dan pengawasan yang kuat, kebijakan apa pun berisiko meleset dari tujuan.
Pada akhirnya, publik tidak hanya melihat angka anggaran, tetapi hasil di lapangan. Apakah anak-anak yang membutuhkan benar-benar mendapatkan makanan bergizi? Jika jawabannya iya, maka kebijakan ini layak diapresiasi. Jika tidak, maka efisiensi hanya akan menjadi slogan—tanpa dampak nyata.
