HARIANTERKINI.COM – Tulisan tersebut menjelaskan adanya perubahan pola komunikasi politik pemerintah setelah reshuffle kabinet pada April 2026, terutama sejak Muhammad Qodari ditunjuk memimpin Badan Komunikasi Pemerintah. Perubahan ini dinilai menandai transformasi strategi komunikasi pemerintah dari pendekatan yang sebelumnya cenderung defensif menjadi lebih agresif dan ofensif dalam membentuk serta mengendalikan opini publik. Melalui pendekatan “Your words against my words”, pemerintah dianggap tidak lagi sekadar menyampaikan pesan kebijakan, tetapi juga berupaya memenangkan dominasi narasi di ruang publik, khususnya pada platform digital dan media sosial.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian publik ialah upaya pemerintah menjalin kedekatan dengan media digital nonkonvensional yang dikenal sebagai “homeless media”. Istilah tersebut merujuk pada akun atau kanal media sosial yang tidak memiliki struktur redaksi formal maupun situs berita independen seperti media arus utama. Media digital jenis ini dipandang memiliki pengaruh besar karena mampu menjangkau audiens secara luas dan cepat melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Pemerintah dinilai melihat media-media tersebut sebagai sarana strategis untuk mendistribusikan pesan program nasional secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui proses filtrasi media konvensional.
Meski demikian, langkah tersebut memunculkan respons kritis dari berbagai pihak karena dianggap dapat mengurangi fungsi kontrol sosial yang selama ini dijalankan pers profesional. Sejumlah media digital seperti Narasi, Folkative, dan Ngomongin Uang secara terbuka menyampaikan keberatan atas klaim kemitraan yang disampaikan pemerintah. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya media digital independen untuk menjaga reputasi dan kepercayaan audiens agar tidak dianggap sebagai bagian dari alat propaganda pemerintah. Dalam ekosistem media sosial, persepsi independensi menjadi faktor utama dalam mempertahankan legitimasi dan loyalitas pengikut.
Dari perspektif komunikasi politik, fenomena ini dipandang sebagai bentuk perluasan pengaruh negara terhadap ruang publik digital. Strategi komunikasi yang berorientasi pada penguasaan narasi dinilai berpotensi mengubah ruang digital dari sarana diskusi publik menjadi arena kompetisi opini yang didominasi kepentingan kekuasaan. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan perubahan pola komunikasi politik di Indonesia, di mana media sosial kini berperan penting sebagai instrumen pembentukan persepsi masyarakat, pengelolaan citra pemerintah, serta pengendalian arus opini publik di era transformasi digital.
