harianterkini.com – Pemerintah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai solusi backlog perumahan nasional, dengan menempatkan insentif pembebasan biaya sebagai instrumen utama agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih mudah memiliki hunian.
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto menjadi salah satu strategi utama untuk menjawab kesenjangan kebutuhan hunian di Indonesia. Program ini menargetkan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan serta 2 juta unit pembangunan dan renovasi rumah di pedesaan sepanjang 2025–2029.
Skema ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar hambatan struktural yang selama ini membatasi akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, terutama dari sisi biaya awal.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan, salah satu terobosan kunci adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan ini secara langsung memangkas beban biaya transaksi properti yang selama ini menjadi penghalang utama.
“Kebijakan ini membuat biaya menjadi gratis atau nol persen bagi MBR, sehingga akses memiliki rumah semakin mudah dan terjangkau,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan pemerintah dari sekadar penyediaan rumah menjadi ekosistem pembiayaan yang inklusif. Dengan biaya masuk yang ditekan, daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan diharapkan meningkat signifikan.
Namun demikian, tantangan implementasi tetap besar. Selain kesiapan lahan dan infrastruktur, koordinasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, pengembang, hingga perbankan—menjadi faktor penentu keberhasilan program.
Di sisi lain, keberlanjutan program juga bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Validasi data MBR menjadi krusial agar insentif benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Program ini juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Sektor perumahan dikenal memiliki keterkaitan luas dengan industri lain seperti konstruksi, bahan bangunan, hingga tenaga kerja. Percepatan pembangunan rumah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Program 3 Juta Rumah bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi instrumen pemerataan kesejahteraan. Dengan kombinasi pembangunan masif dan insentif biaya nol persen, pemerintah berupaya memastikan akses hunian layak menjadi hak yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejalan dengan Asta Cita, program ini mencerminkan komitmen memperkuat kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kebutuhan dasar masyarakat.
