harianterkini.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah menangkap peluang dengan memanfaatkan program tiga juta rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tito mengatakan program tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas meningkatkan derajat serta harkat martabat masyarakat di wilayah masing-masing.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Dia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tito, program tersebut sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah dengan harga terjangkau. Ia menambahkan program tersebut merupakan upaya bersama karena melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kemendagri, lanjutnya, juga mendukung implementasi program tersebut melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya harganya murah dan terjangkau bagi MBR, pengembang bisa menjual lebih murah karena bebas PBG dan BPHTB. Tetapi PBG dan BPHTB ini harus diatur dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkada-nya sudah beres semua,” ujar Mendagri.
Ia menyebut program tersebut perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya.
Secara rinci, langkah yang dapat dilakukan pemda antara lain melakukan sosialisasi program secara masif. Selain itu, pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan layanan perizinan PBG dan BPHTB.
“Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG dan BPHTB itu ada outlet-nya, sebentar selesai. Bahkan ada yang satu hari, ada yang hanya beberapa menit selesai,” kata Tito.
Sebaliknya, daerah yang MPP-nya belum optimal dinilai dapat menghambat realisasi program tiga juta rumah. Hal ini karena masyarakat harus melalui proses perizinan yang panjang sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif.
Karena itu, Tito kembali meminta kepala daerah bersama-sama mendukung program tersebut guna membantu menyelesaikan persoalan perumahan di daerah masing-masing.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing, baik renovasi maupun bangun baru,” tuturnya.
