HARIANTERKINI.COM, JAKARTA – Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa kini menjadi fokus penting dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
Ketua Korwil Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Bali, Tjok Istri Agung Widyawati, SE., M.I.Kom, kepada RRI di Denpasar menilai, program ini baru dimulai dan memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil nyata. Namun, ia melihat sisi positif dari inisiatif tersebut karena mendorong terbentuknya manajemen usaha desa yang profesional dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya positif dalam memperkuat manajemen usaha di tingkat desa.
“Kita ambil sisi positifnya, karena program ini mendorong desa membangun manajemen usaha yang stabil, berkelanjutan, serta memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Good governance itu dimulai dari pemerintahan yang paling kecil,” ujar Tjok Widyawati, Konsultan BDS UMKM.
Tjok Widyawati menambahkan, penting bagi koperasi desa untuk memiliki sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik (good governance) agar dapat menjadi contoh bagi lembaga ekonomi desa lainnya seperti BUMDes dan LPD. Ia juga menekankan perlunya regulasi serta sistem pendampingan yang berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan efektif.
“Melalui program Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, maupun lembaga keuangan mikro seperti LPD, diharapkan ada pendampingan bagi penerima pembiayaan. Jika usaha mereka berjalan baik dan dana dikelola dengan benar, pengembalian pinjaman pun akan lancar sehingga ekonomi desa dapat terus bergulir,” kata Koordinator Program Inbis Pusaka Denpasar Collab, Dinas Kop dan UMKM Kota Denpasar.
Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Tjok Widyawati berharap ekonomi desa dapat tumbuh dari bawah secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat desa serta dukungan regulasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah.
Baca Juga: BNN: Teknologi Robotika Jadi Alternatif Untuk Bantu Operasi Berantas Narkotika
