Harianterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah strategis dan progresif dalam memperkuat sektor pertanian nasional melalui penerbitan empat Instruksi Presiden (Inpres) hanya dalam kurun waktu enam bulan pertama masa pemerintahannya. Inpres tersebut berfokus pada perbaikan sistem distribusi pupuk subsidi, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan kualitas serta kuantitas penyuluh pertanian lapangan (PPL), hingga penguatan cadangan beras pemerintah (CBP). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa melalui regulasi baru ini, distribusi pupuk kini jauh lebih efisien, langsung dari pabrik ke petani, tanpa melalui birokrasi berlapis seperti sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Permentan No. 15 Tahun 2025 yang merupakan turunan dari Perpres No. 6 Tahun 2025, di mana pupuk subsidi disalurkan dengan prinsip 7P: tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, harga, tempat, dan sasaran.
Inpres lain yang juga berdampak besar adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan irigasi di 14 provinsi prioritas. Inpres ini mendorong sinergi antar lembaga seperti Kementerian PUPR, Bappenas, dan pemda, serta melibatkan TNI dan BUMN dalam merehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder. Pemerintah juga memperkuat peran penyuluh pertanian lapangan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan efektivitas pendampingan petani dalam menerapkan inovasi dan teknologi pertanian modern. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari strategi swasembada pangan.
Dampak nyata dari kebijakan ini tercermin pada cadangan beras pemerintah yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni lebih dari 4 juta ton pada pertengahan 2025. Produksi beras dan jagung meningkat drastis, bahkan melonjak hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia kini tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi telah menyiapkan diri menjadi negara eksportir beras dan jagung dalam empat tahun ke depan. Dalam forum internasional seperti SPIEF di Rusia, ia menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah prioritas utama bangsa.
Namun, pencapaian besar ini juga diiringi tantangan serius dalam penyaluran stok cadangan beras ke masyarakat. Para pengamat menilai bahwa 2,8 juta ton beras harus segera disalurkan agar tidak rusak di gudang. Pemerintah menanggapi ini dengan menggelar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memperluas bantuan sosial berupa beras dan uang tunai kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Selain itu, melalui koperasi desa “Merah Putih”, jalur distribusi dipangkas sehingga harga eceran tertinggi dapat dijaga tetap stabil sesuai zonasi wilayah.
Seluruh kebijakan ini dibarengi dengan pemangkasan birokrasi dan pengetatan pengawasan terhadap potensi korupsi. Presiden Prabowo memangkas proses perizinan yang dulunya harus melalui lebih dari 500 pejabat, menjadi cukup tiga jalur utama: menteri, pabrik, dan gapoktan. Penggunaan teknologi digital dalam pemantauan distribusi pupuk dan penyaluran bansos semakin memperkuat transparansi sistem.
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga seperti Kementan, PUPR, BUMN, Bulog, serta peran aktif penyuluh dan TNI di lapangan, arah baru pembangunan pertanian nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai telah menciptakan fondasi kokoh menuju kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan posisi strategis Indonesia sebagai kekuatan baru dalam ketahanan pangan global. Program ini mencerminkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya memperbaiki sistem, tapi juga membangun ekosistem pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan.
