Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bermanfaat.
Mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia.
Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari menyebutkan bahwa yang dilakukan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait kebijakan Indonesia tak tepat.
Selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.
“Lihat saja ketika hilirisasi diterapkan. Realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini,” ujar Akbar dalam keterangan resminya, dikutip.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mencatat, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga US$ 30 miliar atau setara Rp 450 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$).
Sebagai informasi, realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya sebesar Rp61,6 triliun. Sementara tahun lalu, realisasi investasinya tembus Rp171,2 triliun.
