HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang dihadiri ulama dari berbagai negara menolak paham khilafah. Dianggap sebagai aspirasi yang tidak layak diupayakan. Realita paham khilafah selama ini hanya menimbulkan kekacauan, yang berlawanan dengan maqashidul syari’ah. Muktamar yang di-inisiasi PBNU menyatakan mendukung deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Walau tidak sempurna, piagam PBB dapat dijadikan membangun hubungan antar-bangsa dengan prinsip kedamaian, dan kesetaraan.
Deklarasi Internasional Fiqih Peradaban, diselenggarakan di Surabaya dalam satu rangkaian peringatan 1 Abad NU. Muktamar diikuti ulama dari 40 negara, termasuk negeri yang selalu dalam konflik berkepanjangan. Antara lain Lebanon. Juga dihadiri Grand Syekh Al-Azhar (Ahmad Ath-Thayyeb), dan mufti Mesir Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam. Serta terdapat Sekretaris Jenderal Liga Dunia Islam (Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa).
Hadir pula, salahsatu tokoh yang paling “di-mulia-kan” dunia Islam, Syekh Muhammad Fadhil al-Jailani, cucu ke-25 Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Tokoh kunci berkebangsaan Turki itu, meng-anggap Muktamar Fiqih Peradaban, akan menjembatani ulama timur dan barat. Serta menjadi penghubung ulama Arab dengan non-Arab. Di Indonesia, nama besar Syekh Abdul Qadir al-Jilani (wafat tahun 1166), menjadi “hulu” wasilah (perantara spritiual) 90% umat Islam.
Muktamar Peradaban dapat dianggap sebagai kelanjutan Religion-20, yang diselenggarakan bersamaan G-20, di Bali. Pemimpin agama-agama di dunia berada di “tanah Hindu,” Nusa Dua, Bali, meng-gagas solusi agama sebagai penyelesaian masalah global. Dinamika global, dikembalikan kepada prinsip agama, yang menjunjung asas keadilan, kemanusiaan, kedamaian, dan kejujuran.
Muktamar berpandangan bahwa pandangan lama tentang cita-cita menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia (Khilafah), tidak sesuai prinsip syari’at Islam. Maka harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara Khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun realitanya malah merusak tatanan negara bangsa. Terutama berkait hubungan dengan non-Muslim, yang selalu dianggap sebagai musuh.
Muktamar berpandangan pada realita, terdapat beberapa negara melaksanakan prinsip khilafah. Ironisnya, malah selalu di-iringi konflik sosial tajam. Menghunus pedang terhadap sesama muslim, hanya karena tidak satu pandangan. Terjadi perang saudara Sejarah menunjukkan, terjadi perang saudara berujung penghancuran yang meluas. Termasuk penghancuran atas rumah ibadah (masjid), hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda.
Pada perjalanannya selalu berlawanan dengan prinsip “induk” dalam maqashidul syari’ah (tujuan hukum Islam). Yakni, melindungi jiwa (hifzhul nafs), mengakui dan melindungi harta setiap orang (hifzhul mal), melindungi akal (hifzhul aql), melindungi agama (hifzul ad-din), dan melindungi keturunan (hifzhul nasl). Kelima prinsip tujuan syari’at Islam, wajib dilaksanakan. Serta sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang diadopsi dalam deklarasi PBB.
Muktamar diharapkan bisa diselenggarakan (setidaknya) setiap lima tahun. Bisa jadi diselenggarakan di luar Indonesia. Karena NU memiliki PCI (Pengurus Cabang Istiemwa) di 34 negara di dunia. Hasil muktamar bisa menjadi “gerakan global.” Terutama penyelesaian konflik yang ber-altar agama. Juga konflik ber-altar ekonomi, dan politik. Peran Indonesia (Islam Nusantara) sangat menonjol menjadi “inspirasi” dunia. Karena realitanya, Indonesia tetap bisa hidup damai bersama dengan perbedaan suku, bahasa, dan agama.
Tidak mudah mengelola kehidupan damai terhadap 275 juta jiwa, dengan 714 suku, dan seribu lebih bahasa lokal. Walau mayoritas beragama Islam, namun catatan ke-agama-an di Indonesia menunjukkan pemeluk 6 agama. Tetapi umat minoritas keagamaan, tetap bisa beribadah secara normal. Toleransi telah menjadi sikap ke-sehari-an rakyat Indonesia yang plural.
Baca berita lainnya : TEGAS! NU TOLAK KHILAFAH DAN DUKUNG PERDAMAIAN UNTUK DUNIA
