HARIANTERKINI.COM – Target pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menyerap 80 persen anggaran dari pihak swasta mulai digarap serius sejak awal tahun ini. Sepanjang 2022, berbagai upaya telah ditempuh untuk dapat menggaet investor bergabung dalam pembangunan ibu kota baru.
Sejak awal 2022, tepatnya pada 18 Januari, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok Undang-Undang IKN melalui rapat paripurna. Dengan disahkannya beleid itu, maka rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Salah satu poin dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa rencana pemindahan status IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diharapkan bisa dilakukan pada Semester I/2024 sehingga Presiden bisa melaksanakan upacara HUT RI ke-79 IKN baru.
Setidaknya terdapat 9 poin penting yang dicantumkan dalam UU IKN tersebut mulai dari rencana pemindahan status IKN, pembentukan badan otorita, penetapan penataan ruang, pertanahan, pemindahan IKN, klaster, lingkungan hidup.
Setelah memiliki payung hukum, pemerintah kian serius untuk menggarap IKN Nusantara. Untuk dapat menggaet dan menumbuhkan keyakinan para investor, pemerintah dengan cepat memulai pembangunan IKN Nusantara.
Tender pertama yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Setidaknya terdapat 19 kontrak pekerjaan senilai Rp5,3 triliun.
Adapun, perincian kontrak 19 paket pekerjaan yang telah ditandatangani pada akhir Agustus 2022 meliputi Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,59 triliun. Di susul untuk Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meminta para pemenang tender yang telah melakukan kontrak pembangunan infrastruktur di IKN untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut sesuai target yang ditetapkan.
“Saya berharap seluruh paket pekerjaan yang terkait dapat dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan,” kata Basuki. Dengan dimulainya proyek-proyek tersebut, pemerintah melanjutkan tahap pembangunan IKN Nusantara dengan menawarkan sejumlah kerja sama kepada para investor.
Dua bulan berselang setelah tender proyek pembangunan IKN Nusantara diteken, Presiden Joko Widodo (Jokowi) acara penjajakan pasar atau market sounding dengan para calon investor yang digelar di Jakarta pada 18 Oktober.
Dalam paparannya kepada investor, Jokowi menyampaikan agar para investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi pada proyek IKN Nusantara. Jokowi mengatakan bahwa proyek IKN telah memiliki payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur mengenai IKN Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Badan Otorita.
“Bapak/Ibu [investor] tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas yaitu UU No.3 tahun 2022 dan ini juga telah disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada [investor] yang belum yakin, maka kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berusaha meyakinkan para calon investor dengan memaparkan progress pembangunan IKN Nusantara yang telah dimulai. Menurutnya, selain pembangunan yang dilakukan pemerintah, diperlukan dukungan dari pihak swasta dalam pembangunan IKN Nusantara.
Pasalnya, pemerintah hanya akan mengucurkan porsinya sebesar 20 persen dengan anggaran APBN untuk pembangunan IKN Nusantara. “Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar, ini demi kemajuan Negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju,” ujarnya. Dalam perkembangan terakhir, Jokowi memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta pada akhir November 2022 untuk membahas terkait perkembangan investasi di IKN Nusantara setelah dilakukannya market sounding.
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, menyebut bahwa minat investasi di IKN sangat tinggi, terutama setelah dilakukan jajak pasar yang dipimpin Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
“Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat para investor yang menghubungi kami sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kami siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Saya garis bawahi, tahap pertama ya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” jelasnya.
Dia menyebut angka itu lebih besar dari minat investasi yang disampaikan pada penjajakan pasar sebelumnya yaitu 25 kali lebih tinggi dari ketersediaan lahan tahap awal di IKN. Menyikapi tingginya minat investasi tersebut, dia mengungkapkan bahwa Kepala Negara pun memberikan arahan agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A.
Menurut Bambang, wilayah 1A adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi. “Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat,” ungkapnya.
BACA JUGA: 2024: IKN NUSANTARA SIAP DIHUNI
