HarianTerkini.com – Deputi III Kantor Staf Presiden RI (KSP) Panutan Sulendrakusuma berusaha meluruskan pemahaman tentang kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia US$ 2,15 er hari. Sebab menurut dia masih banyak pihak yang salah dalam memahami hal tersebut.
Dalam keterangan pers KSP yang diterima HarianTerkini.com di Jakarta, Panutan menjelaskan bahwa Bank Dunia menghitung garis kemiskinan esktrem berdasarkan keseimbangan daya beli (purchasing power parity/PPP) dan bukan semata-mata berdasarkan nilai kurs mata uang.
“Pemahaman tentang kemiskinan ekstrem ini harus diluruskan. Jadi hitungannya berdasar paritas daya beli bukan mengalikannya dengan kurs dolar Amerika di pasar,” kata pejabat di KSP ini.
Hal ini disampaikan Panutan menanggapi banyaknya pemberitaan media yang menyebut pendapatan per kapita per hari di Indonesia adalah Rp 32.812 atau Rp984.360 per kapita per bulan, dengan asumsi kurs Rp15.216 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dalam laporan terkini, Bank Dunia merevisi garis kemiskinan esktrem dari 1,90 dolar AS menjadi 2,15 dolar AS per kapita per hari.
Dengan acuan tersebut, Bank Dunia mengestimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 9,8 juta orang atau setara 3,6 persen populasi. Angka resmi untuk Indonesia sebagai acuan program pemerintah akan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Panutan juga menjelaskan bahwa selain mengubah acuan kemiskinan ekstrem, Bank Dunia juga mengubah asumsi PPP dari 2011 menjadi 2017, yang dihitung melalui International Comparison Program (ICP) agar perbandingan antarnegara dapat dilakukan secara lebih baik.
“Perubahan PPP ini terjadi karena adanya faktor inflasi,” kata Panutan.
Lebih lanjut Panutan menjelaskan bahwa dengan acuan garis kemiskinan ekstrem 2,15 dolar AS dan PPP tahun 2017, maka perhitungan garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia setelah dikonversi ke Rupiah adalah Rp 11.605 per kapita per hari dan bukannya Rp32.812 per kapita per hari seperti yang latah diberitakan banyak media.
“Bank Dunia sendiri menyatakan jumlah penduduk miskin ekstrem di dunia tidak berubah signifikan setelah perubahan metode tersebut, termasuk di Indonesia,” ujarnya.
Panutan juga menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada 2024.
Untuk mewujudkannya, pemerintah telah melakukan konvergensi program penanganan kemiskinan ekstrem, yang difokuskan pada tiga pilar yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.
Seiring dengan perkembangan terkini, sambung Panutan, pemerintah juga terus berupaya mengendalikan inflas lewat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta menyalurkan berbagai program bantuan.
“Tentu targetnya dapat menurunkan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya miskin dan miskin ekstrem,” katanya.
“Kantor Staf Presiden akan terus mengawal program penghapusan kemiskinan ekstrem bersama kementerian/lembaga terkait,” pungkas Panutan.
Presiden Jokowi Dorong Semua Kerjasama Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).
“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.
“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos [bantuan sosial] ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.
“Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Untuk itu, Inpres 4/2022 menugaskan 28 kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Luhut.
Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga instrumen kebijakan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024.
Kedua, ketersediaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).
“Data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi, untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi yang lebih akurat,” ujarnya.
Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan P3KE bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan, yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK [Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]. Sedangkan Kemenko Perekonomian, tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku kepentingan di luar pemerintah,” ujar Luhut.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan data P3KE ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk digunakan sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca juga : KPK: Sebarkan dan Tanamkan Nilai Antikorupsi Sejak Dini
