HarianTerkini.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia serius dalam menangani kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah Papua.Tetapi niat pemerintah untuk segera menangani kesejahteraan dan kemajuan Papua selalu dihalang-halangi oleh oleh oknum yang korup dan KKB di Papua. Dari data yang ada hingga saat ini terjadi 226 tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB.
Moledoko menegaskan dalam agenda pemaparan dengan media di Jakarta, “Pemerintah terus bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Papua, Buktinya, dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang dikomandoi langsung oleh Wakil Presiden,”.
Pemerintah dan DPR RI, dia mengingatkan, juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang revisi otonomi khusus Papua yang menekankan pada peningkatan dana otonomi khusus, perbaikan tata kelola dan peningkatan partisipasi masyarakat adat dan perempuan.
“Kelompok ini pula pada 2018 melakukan pembunuhan terhadap karyawan BUMN Istaka Karya di Nduga dan pemenggalan terhadap warga sipil di Koroway,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, KKB bertindak ekstrem saat ini karena takut dengan pencapaian pembangunan di Papua. Sebab jika program pembangunan berhasil, kelompok itu khawatir pengaruh mereka di masyarakat hilang. Moeldoko menyatakan pemerintah akan menindak tegas KKB melalui penegakan hukum.
Ia menjamin tindakan tegas hanya ditujukan kepada KKB, bukan masyarakat umum. “Penegasan ini penting jangan sampai muncul persepsi yang keliru terhadap tindakan aparat keamanan yang akan dilakukan,” kata Moeldoko.
Baca juga : Arya Fernandes Sebut 4 Implication Penataan Ulang Dapil DOB Papua
