Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Papua Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa (21/6) tersebut membahas tentang dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II yang dideklarasikan Bupati Mimika sekaligus Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Mee Pago Eltinus Omaleng.
“Yang datang itu Pak Ketua DPRD, perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro,” ujar Jeni dalam keterangan tertulis, Rabu (22/6/2022).
Dalam pertemuan tersebut, diserahkan juga hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika. Deklarasi itu berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan Undang-Undang (UU) tentang Otonomi Khusus Papua.
Dokumen tersebut juga berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.
Jeni menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah mempersiapkan fasilitas demi menyambut Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Mimika. Pemkab Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika berkomitmen menyiapkan dana untuk mendukung pembangunan provinsi tersebut.
“Master plannya (pembangunannya) sudah ada di Bappeda,” imbuhnya.
Senada dengan Jeni, Anton Bukaleng menyatakan pihaknya siap mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut sudah dituangkan dalam persetujuan DPRD Kabupaten Mimika bersama Bupati Mimika terkait pemberian dukungan dana dari APBD Kabupaten Mimika.
Perwakilan tokoh masyarakat yang hadir turut menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Papua Tengah. Tokoh Intelektual Kabupaten Mimika suku asli Amungme Yohanes Kemong menyebut langkah pemekaran wilayah merupakan agenda lanjutan yang sempat tertunda sejak 2003.
