HarianTerkini.com – John Tabo yang merupakan Tokoh sentral Partai Golkar di Papua dan juga sebagai Ketua Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Lapago, menegaskan, bahwa lewat pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) lapangan kerja terbuka bagi generasi Papua.
John Tabo mengungkapkan hal tersebut, dalam kegiatan rapat konsolidasi Partai Golkar Lapago Pengunungan Tengah Papua, Minggu 6 Maret 2022, pekan kemarin, di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua.
“Saya mengajak seluruh warga masyarakat, orang tua, kader Golkar, anak-anak dan cucu-cucu Golkar kembali kepada honai mu, honai Golkar,” ujar John Tabo.
Ia menyebutkan, dimasa kepemimpinan Almarhum Budiman Kogoya dan David Hubi saat memimpin Kabupaten Jayawijaya, Golkar hidup, dan rakyat menikmati itu, lewat pemekaran kampung, pemekaran distrik, hingga pemekaran kabupaten di wilayah Lapago.
“Waktu itu saya Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya, dan kami meperjuangkan pemekaran hingga lahirlah Kabupaten Yahukimo, Pengunungan Bintang, Lani Jaya, Tolikara, Yalimo, Nduga, dan Memberamo Tengah. Yang mana saat ini mereka memimpin. Dulunya mereka tolak, tidak mau pemekaran. Tapi sekarang apa yang terjadi, mereka yang menikmati itu, dan mereka yang makan. Saya bangga, Paskalis Kossay bangga, Almarhum Budiman Kogoya bangga, dan Almarhum David Hubi bangga. Sebab sudah membawa keluar adik-adik ini dari kungkungan kemiskinan, kebodohan, kita sudah bawa keluar, hingga akhirnya kita menjadi gubernur. Ingat sejarah ini baik-baik,” sebut Ketua Tim Pemekaran DOB wilayah Lapago itu.
Lanjut John Tabo, bersyukur kepada Tuhan, hanya Tuhan yang mempersiapkan tokoh-tokoh dan kader-kader Golkar untuk membuat sesuatu yang luar biasa, dari dulu hingga sekarang dinikmati.
“Mari sekarang kita mau lakukan lagi, perjuangan kemarin sudah selesai. Dan sekarang perjuangan yang sudah mau jadi adalah Provinsi Lapago Pengunungan Tengah Papua, dan beberapa kabupaten baru yang sudah diusulkan. Mari kita sama-sama usahakan,” ajak John Tabo.
John Tabo pun mengingatkan, jangan terpengaruh dengan isu yang aneh-aneh, atau sengaja dikembangkan lewat isu untuk penolakan pemekaran.
“Kalian adik-adik mahasiswa yang kuliah, fokuslah dan teruslah kuliah. Tidak ada lapangan kerja. Hanya dengan pemekaranlah, kalian bisa jadi pegawai, bisa jadi pejabat, dan bisa jadi anggota DPR. Dan itu sudah terbukti,” tegas John Tabo.
DPR Mengesahkan Pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah Tahun Ini
Di tempat terpisah, rencana pemekaran juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Dapil Papua, Sulaeman L Hamzah. Kata dia, tahun ini target pemerintah dan DPR RI menyelesaikan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu tiga provinsi baru di Papua.
Pembahasan pemekaran provinsi Papua akan segera dilakukan setelah masuk Badan Legislasi (Baleg) dan digodok oleh Komisi II DPR RI, pemekaran wilayah Papua akan disahkan tahun 2022. Dalam pemekaran tersebut terdapat tiga propinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah.
“Tugas kami di DPR hanya membahas itu kemudian diundangkan sampai ketok palu, selesai,” tegas Hamzah.
Dengan pemekaran wilayah tersebut, kata Hamzah lagi, diharapkan ada pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, selama ini terdapat aspirasi dari masyarakat. Dan, DPR mendukung atas pemekaran tersebut.
“Yang disampaikan tokoh-tokoh di Papua itu direspon pemerintah. Sehingga, pemekaran bisa terjadi secepatnya. DPR RI menyambut baik itu. Kita berharap, masyarakat bisa cepat sejahtera,” ungkap dia.
Hamzah mengakui, UU Otonomi Khusus (Otsus) di Papua memang belum lama disahkan. Namun, keinginan pemerintah adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
“Mau tidak mau provinsi harus dimekarkan, sehingga akan lebih fokus program pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap percepatan pembangunan didukung Inpres Nomor 9 Tahun 2020. Sisa waktu pemerintahan Jokowi akan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Papua,” paparnya.
Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan, selama ini pemantauan dari pemerintah pusat, masyarakat banyak terisolir pedalaman Papua, dan belum tersentuh pelayanan.
“Kita berharap Pemda bisa mengefektifkan tetapi ternyata belum bisa menyentuh sampai desa/kampung terisolir. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus dimekarkan tiga provinsi di Papua, soal kabupaten menyusul,” terang dia.
Ditambahkan Hamzah, ketika pemekaran provinsi baru di Papua disahkan maka akan digenjot sektor pembangunan fisik, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya. Itu demi kemakmuran rakyat yang sampai ke-20 tahun Otsus belum terlayani baik.
“Setelah dimekarkan harus bergulir terus anggaran. Pemerintahan berjalan sebagai tujuan utama pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Mengoptimalkan pelayanan jangkauan dari satu kabupaten ke kabupaten lain,” tanbahnya.
Baca juga : Provocation… !!! Benny Wenda Samakan Kondisi Perang Ukraina Dengan Papua
