HarianTerkni.com – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang sudah berjalan selama 19 tahun menimbulkan reaksi di sejumlah kalangan, baik yang pro maupun yang kontra.
Untuk menyikapi persoalan pro dan kontra terkait pemekaran DOB calon Provinsi Papua Barat Daya, sejumlah tokoh-tokoh lintas kepala suku Sorong Raya angkat bicara,
Mereka mengajak masyarakat di Papua, khususnya yang ada Sorong Raya untuk mendukung Pemerintah agar pemekaran Papua Barat Daya bisa terwujud dan bisa berkedudukan di kota Sorong.
“Kami sangat senang menerima adanya kehadiran Provinsi Papua Barat Daya yang kedudukannya di kota Sorong. Untuk itu kami menyampaikan rasa hormat, bangga dan terima kasih kepada pihak pemerintah. Kami mengajak seluruh masyarakat yang ada di Sorong raya ini untuk memberikan dukungan terhadap hadirnya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,”ujar salah anggota lintas suku Papua Sorong Raya, Fredy S. Sawaki kepada media ini.
Fredy menilai, dengan adanya pemekaran DOB ini akan memudahkan masyarakat, salah satunya untuk urusan terkait birokrasi yang dapat dijangkau dengan mudah.
Fredy mengatakan, salah satu indikator yang bisa dijadikan landasan suatu wilayah tersebut maju adalah adanya pelayanan infrastruktur yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Menurutnya, pelayanan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat karena cakupan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain bisa dijangkau.
“Pengalaman membuktikan bahwa Walikota Sorong nampaknya tidak cukup untuk menampung kebutuhan tenaga kerja yang ada di sana. Saya pikir dengan hadirnya Provinsi Papua Barat yang berpusat di kota Sorong akan membuka kesempatan untuk menambah tenaga kerja, dan kondisi ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat akar rumput oleh sebab itu mari kita dukung perjuangan ini,”jelasnya.
Fredy juga mengungkapkan, bahwa dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya maka pelajar yang sudah menamatkan sekolah bisa langsung terserap lapangan kerja.
“Berbicara keuntungan yang akan didapat, salah satunya adalah lapangan kerja akan terbuka lebar, apalagi bagi anak-anak Papua yang baru saja menyelesaikan studi di bangku kuliah. Mulai dari penerimaan CPNS, TNI, Polri, hingga di perusahaan-perusahaan di berbagai sektor,” jelas Fredi yang ditemui di Kota Sorong
Lanjut Fredi, dengan adanya Papua Barat Daya, pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih jauh dari kata memadai.
“Banyak pelajar atau mahasiswa yang sudah selesai pendidikan dia tidak tahu mau ke mana. Banyak yang sudah siap tapi tidak bisa terakomodir karena terbatas. Tapi kalau Papua Barat Daya terbentuk, otomatis lapangan kerja akan terbuka dan kemudian mereka bisa mengabdi. Sehingga konsentrasinya pasti baik, dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif,”pungkasnya.
Sementara itu, ditambahkan oleh LMA Asmat kota Sorong, Leo Marius Akung. Ia mengatakan manfaat dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ini adalah, pertama sangat berguna bagi anak cucu yang menempati tanah ini ke depannya. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat rentan kendali baik insfrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
“”Simpel saja, sepertinya semua orang paham tentang hadirnya DOB, kemarin kami sudah bertemu dengan ketua DPRD dan ketua percepatan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga respon dari pihak pemerintah daerah sungguh-sungguh sangat luar biasa,” ucap Leo.
Dia pun berpesan kepada pihak pemerintah daerah, agar kedepannya dengan percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini bisa memberikan hak politik dan ekonomi bagi orang asli Papua (OAP), tak hanya itu terdapat pula ruang pekerjaan yang terbuka seluas-luasnya bagi anak cucu yang menempati tanah ini.
Pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya Belum Dibahas
Ditempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Sorong Yosep Titirlolobi mengatakan bahwa pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya yang ingin terlepas dari Provinsi Papua Barat untuk sementara tidak akan dibahas.
“Bahkan sampai jabatan Wali Kota Sorong berakhirpun di bulan Agustus 2022, daerah otonomi baru (DOB) pemekaran Provinsi PBD tidak akan pernah dibahas,” ucapnya.
Menurut Yosep, dari data yang dimiliki, usulan pembentukan DOB Papua Barat Daya yang ingin terlepas dari Provinsi Papua Barat sampai sekarang belum digodok di Komisi II DPR-RI dan belum masuk di badan legislasi.
Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat wilayah Sorong Raya agar tetap tenang dan tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh isu-isu yang mengatakan pemekaran PBD akan jadi tahun ini, dan mereka yang menghembuskan informasi DOB PBD itu adalah hoaks.
Sementara itu mengenai pembentukan daerah otonom baru yang dibahas oleh Komisi II DPR-RI, untuk saat ini di Senayan yaitu pemekaran provinsi di Provinsi Papua.
Di mana dalam draf Rancangan Undang-undang pembentukan daerah otonom baru telah dibahas pemekaran RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah dan RUU Papua Pengunungan Tengah yang sementara lagi di godok Komisi II di Senayan.
“Ini seperti ada ketakutan bagi oknum-oknum tertentu di mana anggaran pemekaran Provinsi Papua Barat Daya telah menggunakan anggaran miliaran rupiah yang diduga memakai anggaran APBD Kota Sorong,” tuturnya.
Dikatakan, Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya sendiri belum layak dan memenuhi syarat, mengingat penduduk masyarakat Sorong Raya yang mendiami 1 Kota 5 Kabupaten penduduknya belum mencapai 1 juta penduduk, dan baru dikisaran 600 ribu penduduk yang ber KTP Sorong Raya.
“Kalau dulu itu gampang bikin pemekaran, pejabat tinggal ke Jakarta dan mewarning pemerintah pusat kalau tidak mekarkan daerah kami maka kami minta merdeka, sehingga pemerintah takut dan pemerintah mengkabulkan pemekaran asal tidak minta merdeka,” tuturnya.
Tetapi di zaman modern ini lanjutnya, hal itu sudah tidak bisa lagi dilakukan karena wilayah Sorong Raya aman dan kondusif, sehingga isu yang dipakaipun tidak mempan.
Ia juga menyebut para pejabat daerah yang ingin pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk lepas dari Provinsi Papua Barat adalah murni ambisi mereka, bukan murni suara rakyat masyarakat wilayah Sorong Raya.
“Yang masyarakat Sorong Raya butuhkan adalah pemekaran kabupaten yang baru, buka pemekaran provinsi yang baru,” tegas Yosep.
Baca juga : Otsus Papua Mendapatkan Support Orang Asli Papua (OAP)
