HarianTerkini.com – Benny Wenda, Presiden Interim United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), mengatakan meskipun dunia memperhatikan ketegangan invasi Rusia, warga Papua Barat merasakan kedekatan khusus dengan warga Ukraina.
Benny Wenda berujar, “Kami merasakan teror mereka, kami merasakan sakit mereka dan solidaritas kami bersama para pria, wanita dan anak-anak.
“Kami melihat mereka menderita dan kami menangisi tewasnya nyawa tak berdosa, pembunuhan anak kecil, pengeboman rumah-rumah mereka, dan untuk trauma para pengungsi yang dipaksa meninggalkan komunitas mereka,” ujar Benny Wenda dilansir HarianTerkini.com
Benny Wenda sendiri sempat menggemparkan Indonesia di tahun 2020 dengan mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat.
Deklarasi itu menjadi bentuk separatisme Papua Barat, dan tidak hanya dikecam Pemerintah Indonesia tapi juga ditolak rakyat Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat itu menyatakan bahwa pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tersebut tengah merancang negara ilusi.
Menurut Mahfud MD, deklarasi pendirian negara Papua Barat juga tidak memenuhi syarat.
Misalnya, mengenai keberadaan masyarakat, wilayah, dan pemerintahan, hingga pengakuan dari dunia internasional.
Ia pun mempertanyakan bagaimana Benny Wenda memimpin negara dengan kewarganegaraannya yang telah dicabut di Indonesia dan berada di Inggris sebagai tamu.
Terkait kewarganegaraan Benny Wenda, juga menjadi alasan bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menolak klaimnya terkait pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) tak bisa mengakui klaim tersebut karena menurut mereka Benny Wenda merupakan warga negara asing.
“Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambon, melalui keterangan tertulisnya
Benny Wenda mengatakan para pemimpin dunia telah terbuka mengutuk aksi Vladimir Putin dan memberi tepuk tangan atas keberanian dan semangat warga Ukraina dalam perlawanan mereka; saat mereka melindungi keluarga mereka, rumah mereka, komunitas mereka, dan identitas nasional mereka.
Namun ia menanyakan mengapa pemimpin dunia diam saja mengenai konflik separuh abad di Papua Barat.
“Antara 6000 – 10.000 warga kini mengungsi dan diusir tanpa dukungan ataupun bantuan apapun. Ini adalah krisis kemanusiaan,” ujar Benny Wenda.
“Wanita dipaksa melahirkan di semak-semak, tanpa bantuan medis. Anak-anak malnutrisi dan kelaparan. Orang-orang kami telah menderita, tanpa mata dunia menyaksikan, untuk 60 tahun.”
Benny Wenda mengatakan perwakilan permanen Indonesia untuk PBB menyebut serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima dan meminta perdamaian.
Namun dia mengklaim di hari yang sama seruan dinyatakan, bahwa tujuh anak sekolah ditangkap, dipukuli dan disiksa oleh militer Indonesia di Papua Barat dan salah satu anak lelaki itu, Makilon Tabunim, dikatakan oleh Benny Wenda telah tewas karena cederanya.
“Militer Indonesia secara sengaja menarget anak-anak muda, generasi berikutnya. Hal ini adalah untuk menghancurkan semangat kami dan menyurutkan harapan,” lanjutnya.
“Mereka adalah anak-anak kita yang Anda siksa dan bunuh, dengan impunitas. Apakah mereka bukan “warga sipil tidak bersalah”, atau nyawa mereka kurang berharga?”
Benny Wenda mengatakan Indonesia harus memperbolehkan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, organisasi bantuan kemanusiaan dan wartawan internasional mengakses Papua Barat.
Ia memiliki pesan untuk Indonesia “Komunitas internasional sedang bangun dan Anda tidak bisa melanjutkan sembunyikan rahasia memalukan Anda lebih lama lagi.
“Seperti warga Ukraina, Anda tidak akan menghancurkan semangat kami, Anda tidak akan mencuri harapan kami dan kami tidak akan berhenti berjuang untuk kebebasan kami,” ujarnya.
Atas pernyataan PBB soal Papua, Keduataan Besar Indonesia sudah menanggapi dan mengatakan bahwa “Kami sangat menyesalkan terhadap komentar yang menyesatkan terkait agresi Rusia di Ukraina dengan situasi yang ada di Provinsi Papua di Indonesia. Yang jelas menyangkal aspek sejarah dan hukum yang relevan di sekitarnya. Pemerintah Indonesia juga ingin menggaris bawahi bahwa telah dilakukan tindakan – tindakan untuk mengatasi dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.
Baca juga : Ahmad Nurwakhid : Salah Satu Ciri Kelompok Radikal Terorisme, Sering Lakukan Politisasi Agama
