HarianTerkini.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman mengingatkan prajurit TNI AD tentang bahaya kelompok radikal di tengah masyarakat Indonesia. Hal itu dia sampaikan saat memimpin apel gelar pasukan yang diikuti 2.655 prajurit TNI AD wilayah Jabodetabek di Monas, Jakarta.
Menurut dia, kelompok radikal kanan telah memasuki beberapa elemen masyarakat, salah satunya elemen mahasiswa. Hal itu diketahuinya berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan Tahun 2022 beberapa waktu lalu. “Oleh karena itu, komandan (satuan) sudah menentukan langkah antisipasi, kewaspadaan agar prajurit siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” kata mantan Pangkostrad ini.
Dudung memerintahkan agar seluruh elemen TNI AD peka dan berkoordinasi dengan kepolisian terhadap perkembangan kelompok radikal tersebut. Mantan Pangdam Jaya ini mengungkapkan bahwa perkembangan kelompok radikal saat ini bisa terjadi bukan hanya dalam waktu hitungan hari ataupun jam, melainkan sudah hitungan menit.
“Oleh karena itu, jangan ragu, harus tahu tempat sampai koordinat di mana kelompok radikal berada. Hingga suatu ketika nanti saatnya yang tidak memungkinkan kalian tahu di mana,” kata Dudung.
KSAD juga menghimbau agar setiap prajurit TNI bijak dalam bermedia sosial.
“Jangan terkecoh dengan perkembangan di media sosial, bahkan jangan coba-coba apabila ada kelompok radikal yang masuk di tubuh TNI AD, saya tidak akan segan untuk menindak secara hukum kepada prajurit yang terpapar kelompok radikal,” kata Dudung.
Dia menilai, telah banyak kelompok maupun individu yang mencoba menganggu persatuan dan kesatuan bangsa lewat media sosial. Oleh karena itu, Dudung meminta prajuritnya untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman. “Saat ini media sosial sudah banyak kelompok, orang per orang yang mencoba menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Pegang teguh Pancasila,” ucapnya.
KSAD pun juga meminta agar prajurit TNI AD untuk segera melakukan pembinaan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang kelompok radikal itu mengingat kelompok tersebut bisa merusak kesatuan bangsa.
Dalam kesempatan ini, Dudung mengingatkan bahwa posisi TNI AD sangat strategis sehingga perlu dipahami letak perkembangan kelompok radikal kanan dan tidak tahu menghadapi situasi apa pun. “Jangan terbuai dengan tugas pokok menghadapi ancaman dari luar yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam,” kata Jenderal Dudung.
Dukungan elemen masyarakat
Jaringan Muslim Madani (JMM) menyambut baik langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dalam mengantisipasi pergerakan kelompok-kelompok radikalisme di Tanah Air.
“Respon TNI sudah saatnya bukan hanya sebatas tanggap darurat. Ada kejadiannya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan penangananya. Unsur pencegahannya belum menjadi prioritas,” kata Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal.
Menurut Jamal, berdasarkan undang-undang, salah satu tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan NKRI berdasarkan UUD 45 NKRI dan Pancasila. Segala bentuk ideologi yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa sudah sepatutnya ditindak tegas tanpa kompromi oleh TNI.
“Dan salah satunya paham-paham radikalisme yang kembali massif melalui media sosial dengan menyasar anak-anak muda di sekolah-sekolah, kampus dan masyarakat umum,” ujar dia.
Jamal menegaskan, kembali maraknya infiltrasi gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di Garut, Jawa Barat, terhadap para remaja merupakan alarm bagi TNI. Kata dia, ideologi paham radikal NII belum padam di wilayah itu.
“Garut memiliki sejarah panjang sebagai basis dan embrio NII. Ditambah hasil kajian terbaru dari PCNU Garut yang menemukan sebanyak 41 dari 42 kecamatan di Garut telah terpapar ideologi radikal NII,” ujar dia.
Dari hasil analisis JMM, menurut Jamal, kelompok Negara Islam Indonesia (NII) turut menyumbang signifikan dalam gerakan terorisme di Indonesia. Kelompok ini terlibat aksi-aksi terorisme kurang lebih sejak 2000 sampai dengan 2015 adalah berasal dari aktivis NII dari berbagai wilayah atau dari faksi-faksi yang tersedia di NII.
Dia menambahkan, TNI merupakan institusi strategis sebagai garda terdepan dalam mempertahankan NKRI. Nasionalisme prajurit TNI akan dipertanyakan oleh masyarakat jika tidak mampu mengatasi masalah ideologi radikalisme yang secara nyata telah merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.
“Institusi TNI selayaknya membuat kajian empiris dari dalam untuk memeriksa personel prajurit di seluruh Indonesia akan pemahaman nasionalisme sebagai tindak pencegahan TNI disusupi oleh paham radikalisme,” ujarnya
Baca juga : Bertemu Jokowi, Tokoh Adat Kaltim Dukung IKN
