HarianTerkini.com – Utang negara sebesar Rp 310 Triliun pada 202 akhirnya effective batal ditarik oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena tingginya penerimaan negara dan bantuan ‘dana segar’ dari Bank Indonesia (BI) serta pemanfaatan SAL (Saldo Anggaran Lebih).
“Defisit kecil maka pembiayaan jadi kecil Rp 868,8 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta belum lama ini.
Dalam APBN 2021, target pembiayaan anggaran adalah Rp 1.006,4 triliun dan realisasinya 86,3% dari target yaitu Rp 868,6 triliun. Khusus pembiayaan utang negara neto realisasinya Rp 867,4 triliun atau Rp 310 triliun lebih rendah dari target. Artinya pemerintah berhasil menyelamatkan negara dari beban utang yang harus ditanggung di masa depan.
“Makanya sejak November 2021 kita gak melakukan lelang SBN lagi. Karena waktu itu kita lihat penerimaan meningkat keras meski belanja kita tetap, bukan kita rem belanja biar defisit kecil,” jelasnya.
Penerimaan negara 2021 diraup sebesar Rp 2.003,1 triliun atau 114,9% terhadap target, tumbuh 21,6%. Meliputi penerimaan pajak sebesar Rp 1.277,5 triliun (103,9%) tumbuh 19,2%, kepabeanan dan cukai Rp 269 triliun (125,1%), tumbuh 26,3% dan PNBP Rp 452 triliun (153,8%), tumbuh 31,5%.
Sementara itu belanja negara tumbuh 7,4% menjadi Rp 2.786,8 triliun (101,3%). Rinciannya adalah belanja pemerintah pusat Rp 2.001,1 triliun (102,4%) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 785,7 triliun (98,8%).
Kemenkeu mencatat keseimbangan primer defisit Rp 440,2 triliun (69,5%) atau lebih rendah dari tahun sebelumnya 30,5%. Defisit anggaran 4,65% PDB setara dengan Rp 783,7 triliun, turun 17,3% dari tahun sebelumnya. Sementara SILPA ada Rp 84,9 triliun.
Utang Indonesia Aman
Di kesempatan terpisah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa posisi utang negara Indonesia saat ini masih aman, meskipun bertambah besar.
“Utang negara Indonesia tidak ada masalah. Selama bertahun-tahun, khususnya mulai dari 2016, defisit kita selalu di bawah 3 persen dan lebih sering di bawah 2 persen dari PDB [produk domestik bruto] Fiskal kita sangat disiplin. Itulah yang membuat rasio utang kita terhadap PDB sangat rendah,” kata Febrio seperti yang dikutip HarianTerkini.com.
Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Febrio mengatakan rasio utang tersebut adalah salah satu level yang terendah di dunia. Apalagi, tambahnya, jika mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia yaitu di posisi ke-16.
Dia membandingkan rasio utang Indonesia dengan rata-rata negara maju sebelum pandemi Covid-19 yang memiliki rasio utang tinggi hingga 80 persen terhadap PDB.
Setelah adanya pandemi Covid-19, penanganan pandemi dari sisi fiskal menyebabkan adanya rasio utang Indonesia naik sebesar 10 persen. Saat ini, Febrio menyebut rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah sekitar 40 persen.
Menurutnya, kenaikan tersebut masih lebih rendah dari sejumlah negara yang mengalami kenaikan rasio utang lebih tinggi. Dia kemudian memberi contoh Argentina yang mengalami kenaikan rasio utang selama pandemi sebesar 50 persen terhadap PDB. Begitu pula dengan China, Brazil dan Turki, yang mengalami kenaikan rasio utang lebih tinggi dari Indonesia.
“Karena kita juga melakukan reform, baik di belanja dan perpajakan, kita bisa jaga di level 40 persen dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, ke depannya akan stabil lagi,” tuturnya.
Disiplin fiskal, tambah Febrio, menjadikan Indonesia lebih leluasa untuk mengelola utang secara kredibel pada saat dibutuhkan. Terutama, pada saat kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan secara bertahap menurunkan defisit APBN setiap tahunnnya untuk bisa kembali di bawah 3 persen pada 2023 mendatang.
