HarianTerkini.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 akan berada di atas 7 persen seiring dengan kuatnya pemulihan ekonomi sepanjang Maret-Juni 2021.
Sri Mulyani menjelaskan saat gelombang kedua pandemi Covid-19 melanda Indonesia yang mulai terjadi pada akhir bulan Juni lalu dirasa belum begitu mengganggu kondisi ekonomi pada kuartal II.
“Karena pada April-Mei pemulihan ekonomi sangat kuat,” kata Sri Mulyani seperti dilansir HarianTerkini.com.
Menkeu menjelaskan pemulihan ekonomi pada bulan April- Mei 2021 terlihat dari beberapa indikator. Saat itu, PMI Manufaktur Indeks berada di zona ekspansif dengan angka 53,5.
Tak hanya itu dari data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada angka 107,4 dan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada angka 227,5 di bulan Mei 2021. Angka keseluruhan menunjukan pemulihan yang cukup kuat dan baik.
“Jadi kita tetap masih optimis pertumbuhan ekonomi bisa diatas 7 persen pada kuartal II ini,” imbuhnya.
Angka ini tentunya lebih dikecil dibandingkan dengan target awal Sri Mulyani yang mengatakan bisa mencapai 8 persen. Penurunan proyeksi ini imbas gelombang kedua kasus Covid-19 di tanah air.
“Ini menyebabkan angka 8 persen menjadi tidak realistis karena adanya koreksi. Dulu waktu bulan Maret waktu melakukan PSBB itu mempengaruhi sangat signifikan kuartal I, sehingga kuartal I masih -0,74 persen,” pungkasnya .
Pertemuan Menteri Keuangan Negara G-20
Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara – negara G-20, Sri Mulyani mengungkapkan penyebaran varian baru dari Covid-19 menjadi kekhawatiran utama seluruh negara di dunia. Beberapa varian memang muncul sejak akhir tahun lalu. Ada Alpha, Delta hingga Kappa yang kabarnya semakin ganas dari yang sebelumnya.
“Di dalam pertemuan itu kita semua melihat di satu sisi harapan di 2021 ada pemulihan ekonomi. Di sisi lain muncul beberapa hal dengan risiko perlu diwaspadai terutama masalah covid ada varian baru menular dan ancam perekonomian dunia,” terangnya
Pemerintah dari negara G20 tersebut sepakat untuk terus mendukung pemulihan ekonomi dengan cara menghentikan penyebaran kasus covid dan melindungi masyarakat yang rentan. Hal tersebut yang kini juga dilakukan Indonesia.
Dalam penanganan covid-19 di tanah air, pemerintah mengalokasikan dana hampir Rp 700 triliun dengan fokus pada kesehatan dan perlindungan sosial
“Para menkeu mendukung ekonomi pulih sama dengan kita untuk melindungi ekonomi untuk tangani covid dan lindungi masyarakat rentan,” tegas Sri Mulyani.
Pemulihan Ekonomi Secara Konsisten
Pemerintah tidak akan gegabah dalam menentukan kebijakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masih ada waktu hingga 2023 untuk melihat semua variabel sebelum menarik defisit anggaran kembali ke 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hingga paruh pertama 2021, defisit anggaran tercatat Rp 283,2 triliun. Jumlah ini setara dengan 1,72% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Keseluruhan tahun, defisit APBN dipatok pada level 5,7% dari PDB. Tingginya defisit seiring dengan besarnya kebutuhan belanja untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang hampir mencapai Rp 700 triliun.
Langkah yang ditempuh salah satunya adalah vaksinasi. Target vaksinasi sudah mencapai 1 juta dosis per hari dan akan dinaikkan menjadi 2 juta dosis per hari pada bulan depan. Vaksinasi, kata Sri Mulyani ke depan mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk kembali meningkatkan mobilitas dan ekonomi kembali pulih.
“Ini akan menentukan ekonomi kita 2-3 tahun ke depan,” ujarnya.
Pelebaran defisit anggaran tidak hanya dialami Indonesia. Hampir semua negara di dunia dalam kondisi yang sama. Pimpinan dari negara-negara G-20 sepakat bahwa hal ini harus dipikirkan secara matang sebelum kembali ke kondisi normal.
“Di pertemuan G20 disampaikan banyak negara harus menimbang bagaimana dan kapan tarik dukungan fiskal monter bagi ekonomi yang terhambat covis. Di G-20 para menteri sampaikan harus hati-hati tarik dukungan jangan terlalu cepat dan drastis karena akan timbulkan dampak ke ekonomi,” papar Sri Mulyani.
Baca juga : Warning … Tito Karnavian : Segera Cairkan Bansos !!! Sesuai Inmendagri 15/2021 Tentang PPKM Darurat
