HarianTerkini.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos tunai (BST) Rp 300 ribu per bulan per penerima yang akan di rapel menjadi langsung dua bulan kepada masyarakat saat penerapan kebijakanPPKM Darurat diberlakukan.
Sambung Risma, pemberian bansos ini merupakan program terusan yang sebelumnya sempat dihentikan pada April lalu. Rencananya, pemerintah memberikan bansos untuk periode Mei dan Juni lalu, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima.
Targetnya, bansos bisa disalurkan mulai minggu ini atau paling lama sampai akhir minggu depan.
“Kami berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur. Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus. Saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” kata Risma dalam keterangan resmi, yang dikutip HarianTerkini.com.
Nantinya, bansos tunai akan diberikan ke 10 juta penerima. Penyaluran bansos tunai akan dilakukan melalui kantor pos seperti sebelumnya.
“Jadi mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kami usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” ungkap Risma selanjutnya.
Selain bansos tunai, pemerintah juga memberikan bansos lain berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta penerima. Risma memastikan berbagai permasalahan data penerima bansos sudah diselesaikan pemerintah.
Permasalahan itu menyangkut nama penerima bansos di data bank yang tidak sinkron dengan nama di Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masalah lain berkaitan dengan penerima yang namanya hanya dua kata, padahal data bank membaca seharusnya minimal tiga kata, dan lainnya.
“Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang ‘nyangkut’ di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat,” jelas Risma.
Di sisi lain, Risma mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp2,3 triliun untuk dua kali penyaluran bansos selama PPKM Darurat. Selain itu, persiapan dana juga disertai dengan pengawasan yang lebih ketat, misalnya memantau struk belanja bansos apakah untuk kebutuhan pokok atau yang lain.
“Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp 6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp 3 triliun sekian,” pungkas Risma.
Seperti diketahu untuk menghadapi PPKM Darurat kali ini, pemerintah sudah menyiapkan beberapa program bansos untuk masyarakat, diharapkan dengan bansos ini roda perekonomian rakyat tetap berjalan
1. BLT UMKM
Pemerintah akan menambah penerima bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM). Pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun yang akan disalurkan kepada 3 juta UMKM.
Rencananya, bansos 2021 ini akan disalurkan sampai dengan September 2021 mendatang.
Untuk diketahui, BLT UMKM merupakan bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro senilai Rp 1,2 juta. Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,36 triliun sepanjang tahun 2021.
Jumlah tersebut ditargetkan untuk menyasar 12,8 juta penerima.
Hingga kuartal II-2021, jumlah anggaran yang telah terealisasikan sebesar Rp 11,76 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 9,8 juta UMKM.
2. PKH
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dipercepat seiring dengan pemberlakuan PPKM darurat.
Bansos tersebut akan mulai disalurkan awal Juli 2021. KPM pun akan menerima pembayaran secara rapel tiga bulan sekaligus.
Program bansos 2021 ini telah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk PKH di 2021 dengan target penerima 10 juta KPM. Sementara itu realisasi hingga akhir Juni 2021 baru mencapai Rp 13,96 triliun dengan 9,9 juta KPM.
Secara rinci penyaluran PKH pada kuartal I-2021 sebesar Rp 6,83 triliun dengan 9,67 KPM, kemudian nilai penyaluran di kuartal II-2021 mencapai Rp 7,13 triliun ke 9,9 juta KPM.
3. BLT Desa
Untuk program BLT Desa atau bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun pada tahun anggaran 2021 ini.
Dengan anggaran tersebut, keluarga miskin dan tidak mampu di desa akan mendapatkan BLT desa selama PPKM darurat sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.
Pemerintah pun menargetkan penerima BLT desa sebanyak 8 juta penerima tahun ini.
Dari total anggaran yang telah dialokasikan tahun ini, baru teralisasi Rp 5,05 triliun atau 17,5 persen dari target.
Dana tersebut telah diterima 5,02 juta KPM atau 62,7 persen dari keseluruhan target penerima.
4. Kartu Sembako
Penyaluran dana Kartu Sembako senilai Rp 200.000 akan dipercepat seiring dengan penerapan PPKM darurat.
Anggaran yang dialokasikan untuk program kartu sembako pada 2021 mencapai Rp 42,37 triliun dengan target 18,8 juta KPM.
Namun, realisasinya baru mencapai 15,9 juta KPM yang mendapatkan kartu sembako. Secara nilai, penyaluran bantuan ini sudah mencapai Rp 17,75 triliun hingga Juni 2021.
5. Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada semester II-2021. Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program tersebut.
Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi 2,8 juta peserta dengan perpanjangan pelaksanaan program tersebut.
