HarianTerkini.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, bantuan sosial tunai (BST) telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak pekan lalu. BST senilai Rp 300 ribu per bulan itu telah dikucurkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat yang potensial terdampak kebijakan PPKM Darurat.
Mensos dalam keterangannya di Jakarta mengatakan “Sudah sejak minggu lalu sudah disalurkan (BST). Penyaluran melalui PT Pos Indonesia,”
Kemensos memang telah diinstruksikan untuk mengakselerasi program perlindungan sosial sebagai bentuk dukungan pelaksanaan PPKM Darurat. Nah, Kemensos telah berupaya mewujudkan itu dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat agar tidak kesulitan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT) atau Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT atau Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara),” katanya.
Program PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. Sementara BPNT atau Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan nilai Rp200 ribu/KPM/bulan. Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan. BST disalurkan melalui jaringan PT Pos Indonesia.
BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini. Kemensos melalui Perum Bulog juga menyalurkan beras seberat 10 kg kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST.
“Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi kebutuhan dasarnya,” kata Mensos.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan berlakunya PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli-20 Juli 2021. Selama PPKM darurat, mobilitas dan aktivitas masyarakat diperketat. Kebijakan itu tentu berdampak pada melesunya aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk menghindari semakin banyaknya masyarakat miskin, pemerintah mengucurkan beragam jenis bantuan sosial untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.
Kemensos Siapkan Dapur Umum
Selain bansos, Kemensos juga menyiapkan dapur umum guna menyediakan makanan siap saji dan telur untuk kebutuhan nutrisi selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mensos Risma terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelangsungan dukungan dapur umum Kemensos di tujuh lokasi di Jawa-Bali.
Pada Selasa (13/7), Mensos meninjau langsung dapur umum Kemensos di Balai Wyata Guna Bandung yang selama ini memasak telur matang. Mensos perlu memastikan, sejauh mana kesiapan Balai Wyata Guna Bandung untuk meningkatkan layanan dengan menyiapkan makanan kotak/siap saji.
“Ya hari ini saya mengecek dapur umum di sini. Salah satunya sejauh mana balai ini bisa menyiapkan makanan siap saji. Tentu harus dicek dari sisi dukungan peralatan, bahan makanannya dan juga SDM nya. Saya kira kita sudah siap,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini memastikan, peningkatan layanan Balai Wyata Guna dengan menyiapkan nasi kotak tidak lepas dari tingginya kebutuhan dan harapan masyarakat yang disampaikan kepada Kemensos. Di lain pihak, tuntutan tugas tidak memungkinkan tenaga kesehatan meninggalkan tempat kerja.
“Banyak permintaan kepada kami. Kemudian kalau tenaga kesehatan kan dinas sampai malam. Kalau sudah malam kan tidak ada warung buka karena dibatasi jam operasionalnya. Meninggalkan tempat tugas juga tidak mungkin. Ya makanya bantuan makanan siap saji ini menjadi penting. Di Jakarta juga begitu,” katanya.
Risma langsung menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah memberikan bantuan dalam rangka mendukung operasionalisasi dapur umum. Dengan bantuan para dermawan tersebut, cukup mendukung dapur umum dalam menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Makanan siap saji dari dapur umum disalurkan untuk mencukupi kebutuhan makanan khususnya bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI, wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta, dan di wilayah lainnya.
Risma memastikan dirinya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan dapur umum Kemensos di tujuh kota. Khususnya dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan PPKM Darurat. Risma juga memastikan, Kemensos siap memberikan dukungan.
“Ya kita siapkan dukungannya selama pemberlakuan PPKM Darurat,” pungkas Risma, menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan perpanjangan kebijakan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat.
Baca juga : Risma : Pemerintah Salurkan Bansos 300 Ribu/Bulan Dan Program Bantuan Sosial Lainnya
