HARIANTERKINI.COM – Intergenerasi merupakan upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin harus dilakukan dengan data yang mutakhir. Pemerintah menggunakan pendekatan intergenerasi untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada.
Dalam intergenerasi Ketepatan data tidak hanya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat tetapi juga ada pembaruan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. “Pemutakhiran yang sudah kami siapkan lintas K/L (Kementerian/Lembaga) harus dilakukan dengan sistematis, melibatkan pemda dengan capacity building dari BPS (Badan Pusat Statistik).
Hal ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk melompat tahun 2021 ,” ucap Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki saat dihubungi Investor Daily pada Senin (15/2).
Pihaknya meyakini bisa melakukan pemutakhiran data penerima bansos secara sistematis di tahun 2021 ini dengan pendekatan intergenerasi. Pembaruan data dilakukan secara door-to-door dan metode sensus dengan menekankan keaktifan pemerintah daerah. Lebih lanjut Maliki mengatakan pemutakhiran data harus dilakukan ke lapangan secara sistematis untuk dijadikan bahan intervensi berbasis bukti (evidence based). Melalui pendekatan intergenerasi pemerintah menangani secara menyeluruh dalam satu keluarga tidak hanya anak atau orang tua saja. “Dengan data yang bagus, kami bisa merujuk anaknya harus masuk sekolah atau kalau udah lulus SMA ke BLK (Balai Latihan Kerja) atau menjalankan program kartu pra kerja.
Sedangkan dari sisi orang tuanya pendekatan intergenerasi dilakukan intervensi pemberdayaan,” ucap Maliki. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% terhadap September 2019. “Kami harapkan antara September sampai Desember pertumbuhan ekonomi agak meningkat sedikit, sehingga, outlook pada akhir Desember masih dalam range 10,2%,” ucap Maliki. Maliki mengatakan koordinasi lintas sektor sudah dilakukan, saat ini pihaknya sedang mematangkan organisasi lapangan.
Ia menuturkan metode survey dan perangkingan juga sudah ditetapkan. “Data kembali lagi menjadi kunci. kita harus melakukan pemutakhiran ke lapangan.. berdayakan pilar sosial, koordinasikan di lapangan oleh pemerintah daerah,” imbuh Maliki. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan berbagai program perlindungan sosial yang dirancang pemerintah selama masa pandemi sangat membantu terutama untuk lapisan bawah. Apalagi pemerintah juga memperluas cakupan perlindungan sosial dari 40% menjadi 60% masyarakat terbawah. “Meskipun mengalami kenaikan persantase penduduk miskin menjadi 10,19% hasil ini masih di bawah prediksi berbagai pihak, karena adanya berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah,” ucap Suhariyanto dalam telekonferensi pers pada Senin (15/2).
Ia mengatakan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88%, sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan 13,2%. Sebagai perbandingan, pada September 2019, jumlah penduduk miskin di perkotaan 6,56%, sedangkan di perdesaan 12,6%.
Komposisi penduduk miskin antara kota dan desa persentase penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih tinggi di kota. Hal ini tentu membutuhkan perhatian lebih. “Bila dilihat, ada perbedaan yang cukup signifikan.Covid-19 ternyata lebih berdampak ke perkotaan, karena pandemi Covid-19, penduduk miskin di perkotaan naik 1,32%, sementara di perdesaan naik hanya 0,6% ,” tutur Suhariyanto. Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp 458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 339.004, (73,87%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 119.943 (26,13%). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga.
Dengan demikian, dalam melakukan pendekatan intergenerasi, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.216.714 /rumah tangga miskin/bulan. “Dengan melihat angka ini kita harus memberikan perhatian ekstra supaya komoditas pangan seperti beras tidak mengalami fluktuasi yang tinggi,” ucapnya. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,385 pada September 2020. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380. “Peningkatan gini ratio ini terjadi baik di kota maupun di desa,” ucapnya.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Turro Selrits Wongkaren mengatakan kondisi pandemic Covid 19 membuat upaya pengurangan jumlah kemiskinan mundur empat tahun ke belakang. Catatan BPS menunjukan terakhir kali proporsi penduduk miskin lebih dari 10% dan jumlahnya lebih dari 27 juta adalah tahun 2017. Turro berpendapat pemerintah sudah cukup sigap dalam mengantisipasi jumlah penduduk miskin yan ada misalnya dengan menambah cakupan bantuan sosial dalam program PEN 2021. Apalagi sebagian besar program akan dilanjutkan di tahun 2021. Namun Ia menyarankan agar program perlindungan sosial bisa dilakukan secara merata. “Program bansos kepada penduduk Jabodetabek mungkin bisa dilakukan juga di kota-kota besar lainnya. Tentu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, khususnya pusat, tetapi juga berbagai pihak,” ucapnya.
