Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir atau 2002-2021 sebesar Rp138,65 trliun.
Jika dilihat dalam enam tahun terakhir, mayoritas dana otsus diberikan kepada Papua sebesar Rp47 triliun, sedang sisanya untuk Papua Barat sebesar Rp21,27 triliun.
Ani, panggilan akrabnya, merinci pemerintah pusat menyalurkan dana otsus untuk Papua pada 2015 sebesar Rp7,19 trililun, 2016 sebesar Rp7,38 triliun, 2017 sebesar Rp8,21 triliun, 2019 sebesar Rp8,67 triliun, dan 2020 sebesar Rp8 triliun.
“Dana otsus dan DTI sendiri tidak sama dengan daerah lain, yang tidak ada kekhususan,” ungkapnya, dalam Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Selasa (26/1).
Sementara, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Papua dan Papua Barat mencapai Rp702,3 triliun selama 2005 sampai 2021.
Berdasarkan penerimaan per kapita, Ani mengklaim TKDD per kapita Papua dan Papua Barat tertinggi dibandingkan daerah pembanding.
Daerah pembanding yang dimaksud adalah Aceh sebagai sesama penerima dana otsus, Nusa Tenggara Tmur sebagai daerah dengan kondisi indeks pembangunan manusia (IPM) yang sama pada 2002.
Kemudian, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang dominan, dan Maluku berdasarkan kesesuaian kesulitan geografis.
Kemudian, dana kementerian/lembaga (k/l) yang dibelanjakan untuk membangun Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun. Rinciannya, untuk Papua senilai Rp85,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp41,87 triliun.
Bendahara negara mengusulkan agar penyaluran dana otsus ke Papua dan Papua Barat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan. Estimasi dana otsus untuk dua wilayah tersebut mencapai Rp234 triliun.
Ia juga mengusulkan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat naik dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari DAU nasional. Estimasi dana otsus untuk Papua dan Papua Barat ini telah mengasumsikan DAU naik 3 persen setiap tahun.
