HarianTerkini.com – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan saat ini pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu masih sangat awal. Doli mengatakan, draf RUU Pemilu sudah dalam proses penyusunan akhir yang kemudian akan diajukan kepada pimpinan DPR untuk ditetapkan sebagai RUU melalui rapat paripurna.
Menurutnya, setidaknya ada beberapa isu klasik yang muncul dalam pembahasan RUU Pemilu. Di antaranya ada lima isu klasik mulai dari jumlah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold hingga district magnitude (besaran daerah pemilihan).
Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, kata Doli menjadi isu klasik yang ketiga. Sama dengan parlimentary treshold, suara-suara di fraksi beragam, ada yang mengusulkan tetap di angka 20 persen, dan ada pula yang menyarankan ambang batas presiden dihapus atau ditiadakan.
“Kemudian isu klasik yang keempat adalah besaran atau alokasi kursi per daerah pemilihan. Kalau sekarang kan 3:10 untuk nasional, dan 3:12 untuk daerah. Ada opsi kedua bahwa 3:8 nasional, dan 3:10 di daerah,” ucapnya.
Kemudian, lanjut Doli, isu klasik kelima yakni adanya usulan pergantian sistem penghitungan konversi suara ke kursi. Menurutnya, dalam dua Pemilu terakhir ini, Indonesia menggunakan sistem penghitungan divisor dengan metode Divisor Sainte Lague murni.
“Tetapi ada opsi baru. tetap melakukan divisor ya, tetapi menggunakan metodologinya de hondt,” ucapnya.
Untuk diketahui, merode divisor D’Hondt juga diterapkan di beberapa negara seperti di Turki, Jepang, Kamboja, Brasil, Timor Leste, Wales, hingga Belgia.
