HARIANTERKINI.COM – Menjelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 306 pelanggaran protokol kesehatan dari 13.646 kampanye tatap muka di seluruh Indonesia.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menerangkan, sejumlah penindakan terus dilakukan terhadap pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pada tahapan Pilkada Serentak 2020.
“Dari pelanggaran tersebut, Bawaslu melayangkan sebanyak 306 peringatan tertulis dan 25 pembubaran kampanye,” paparnya.
Dengan melihat situasi seperti ini, Afif mendorong untuk kampanye daring atau penguatan prokes Covid-19. Penyelenggara kampanye harus menyediakan berbagai perlengkapan, seperti sabun dan air untuk cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan disinfektan.
Menurut Ketua Bawaslu RI, Abhan, penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2020.
“Pilkada, khususnya tahapan kampanye di tengah pandemi jangan hanya dibebankan pada KPU dan Bawaslu. Namun, harus menjadi tanggung jawab semua pihak,” ungkapnya di Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Abhan pun menegaskan, apabila ada jajarannya yang tidak netral diminta untuk menyampaikannya ke Bawaslu untuk dilakukan pembinaan.
Pemerintah menegaskan penerapan protokol kesehatan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan 10 Tahun 2020. Aturan ini membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam kondisi bencana nonalam covid-19.
“Di mana KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), satgas (satuan tugas), dan dinas kesehatan setempat akan melaksanakan dengan ketat,” kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 22 September 2020.
Ia mengatakan pilkada tetap bisa berlangsung tanpa adanya klaster baru. Dengan syarat, protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan seluruh pihak, mulai dari penyelenggaraan, partai politik, hingga pasangan calon.
Baca Juga : Pengamat: Rizieq Siapkan Manuver Politik Baru
