Pemerintah Indonesia enggan memboikot produk Prancis, pasca pernyataan kontroversi Presiden Prancis, Emmanuel Macron tentang Islam.
“Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi. Kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi langkah-langkah seperti itu tidak dilakukan pemerintah,” kata Mahendra pada Selasa (3/11/2020).
Selain itu, merk Prancis di Indonesia belum tentu pemiliknya juga dari negara yang sama. Mempertimbangkan juga banyaknya tenaga kerja yang terserap dari industri asal Prancis sehingga sangat rugi apabila Indonesia memboikot produknya.
Di tengah lesunya ekonomi dan investasi, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar menyatakan boikot tidak akan dilakukan.
“Kalau mau realistis membedakan satu produk dari negara A dan negara B hampir tidak mungkin ya. Contohnya ada sejumlah produk yang ada di Indonesia, katakan dari segi merek dan paten dari suatu negara tertentu, tapi kemudian bagaimana kalau itu investasi dan proses produksinya justru sudah dilakukan di Indonesia,” tuturnya.
Tuntutan untuk menarik Duta Besar Indonesia untuk Prancis juga dinilai tidak masuk akal karena hubungan diplomatik tetap dibutuhkan antar negara. Menurutnya, keberadaan diplomasi dan hubungan komunikasi tetap harus dijaga, apalagi dalam kondisi seperti ini.
“Jangan justru mempersulit dengan tidak adanya komunikasi dan hubungan diplomasi. Jadi kami tidak mempertimbangkan opsi itu,” paparnya.
