HARIANTERKINI.COM – Kita tidak boleh menggadaikan mutu demokrasi sekalipun dengan alasan pandemi covid-19 dengan cara menjunjung protokol kesehatan. Roda demokrasi melalui Pilkada merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip yang menyertai pilkada wajib dijunjung seperti akurasi data pemilih.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi covid-19 bukan pilihan waktu yang ideal. Namun tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan 270 wilayah harus terus berputar.
Kontestasi Pilkada 2020 yang telah masuk tahapan kampanye mesti berjalan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat.
Ketaatan terhadap protokol kesehatan (Protkes) oleh para kandidat, partai pengusung, tim sukses, pelaksana dan pengawas, hingga pemilik hak suara menjadi keniscayaan.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sikap tegas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya di daerah harus muncul dalam menyikapi potensi dan pelanggaran protkes. Hal ini untuk memberikan pelajaran politik kepada masyarakat.
“Pembubaran kampanye yang melanggar ketentuan dan prasyarat protkes akan memberi pembelajaran atau edukasi politik kepada publik, tidak ada tawar menawar atau toleransi terhadap pelanggaran yang terjadi,” ungkap Titi.
Dengan demikian, kata Titi, kepatuhan pada protkes diharapkan tidak hanya akan muncul di antara para calon, namun juga pada pemilih. Dukungan dari media massa juga sangat penting dalam menyuarakan ketaatan sekaligus sanksi sosial bagi para pelanggarnya.
“Bisa tersampaikan dengan luas kepada masyarakat dan bisa menjadi referensi bagi publik dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara kelak, 9 Desember,” ungkapnya.
Titi mengatakan pemilih diharapkan teredukasi dengan baik, dan tidak memilih calon yang abai pada protkes. “Sebab kepatuhan pada protokol kesehatan adalah refleksi atas komitmennya dalam melindungi dan melayani masyarakat,” jelasnya.
Mari kita wujudkan dan bangkitkan optimisme untuk keluar dari situasi ini tanpa menggadaikan mutu demokrasi.
Baca Juga : Jokowi Apresiasi Dukungan Golkar Terhadap UU Cipta Kerja
