Jawa Barat merupakan propinsi dengan jumlah penduduk yang terbanyak di antara propinsi-propinsi di Indonesia. Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, pada Agustus lalu menyatakan bahwa berdasarkan data Kemendagri semester I 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa. Dari data tersebut, Jawa Barat merupakan propinsi dengan jumlah penduduk mencapai 46.092.205 jiwa atau hampir 20 persen dari total penduduk Indonesia.
Potensi besar jumlah penduduk Jawa Barat ini telah direspon dengan tepat oleh Pemerintah Jawa Barat yang sejak awal telah berfokus mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, dan fokus ini juga sebagai persiapan menghadapi bonus demografi pada 2045. Gubernur Ridwan Kamil menjelaskan bahwa seluruh aspek pembangunan di Jawa Barat, dari pendidikan hingga ekonomi harus menjadi juara, dan setiap kegiatan dalam pembangunannya pun diupayakan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan visi Jawa Barat, maka jumlah penduduk ini menjadi indikator akan adanya potensi lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan yang sangat unggul baik di tingkat lokal maupun nasional.
Selain jumlah penduduk yang sangat banyak, masyarakat di Jawa Barat juga memiliki keragaman yang tinggi, mulai dari agama, suku, variasi usia penduduk, status sosial ekonomi, kelompok pendukung politik, dan lainnya. Keharmonisan di Jawa Barat sangat berpengaruh kepada keharmonisan masyarakat di tingkat nasional, sebab penduduk Jawa Barat meliputi 20 persen penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, situasi Jawa Barat merupakan salah satu indikator dari situasi nasional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jawa Barat telah berupaya menjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat. Namun demikian, tugas menciptakan dan menjaga harmoni dalam masyarakat bukan hanya tugas aparatur pemerintahan melainkan tanggung jawab bersama masyarakat Jawa Barat.
Terkait hal tersebut, Kerukunan umat beragama di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan mengingat pada akhir 2019 Kementerian Agama telah mengeluarkan hasil survei indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang memposisikan Jawa Barat sebagai propinsi dengan Indeks Kerukunan Beragama (KUB) terendah, yaitu 68,5, yang dibawah rata-rata nasional sebesar 73,83. Dari hasil survei tersebut, dapat dinilai bahwa masih terdapat potensi konservatisme agama di Jawa Barat dengan corak organisasi masyarakat (ormas) agama yang ketat dan cenderung kaku. Selain itu, hasil survei juga menjadi petunjuk tentang masih perlunya peningkatan kesadaran pluralitas dari para politisi partai-partai bercorak agama di Jawa Barat. Faktor lainnya adalah masih terbatasnya ruang-ruang pembauran dari masyarakat yang berbeda agama. Terdapat banyak identitas keagamaan maupun suku bangsa di wilayah yang sangat heterogen seperti Jawa Barat, sehingga masih membutuhkan wadah agar dapat terjadi pembauran. Dapat dikatakan bahwa banyak identitas di masyarakat, namun masing-masing hidup dalam spektrum lingkungannya sendiri, jaringan pertemanannya sendiri, persaudaraannya sendiri, atau klik-klik lokalnya sendiri. Hal-hal ini dapat mendorong terjadinya kecemasan terhadap warga yang berbeda identitas keagamaannya jika pelanggaran terjadi terus menerus. Dari kejadian-kejadian tersebut, mereka sebagai bagian masyarakat umumya akan menciptakan mekanisme pertahanan diri untuk mendapatkan rasa aman dari eksistensi yang lain.
Upaya untuk menanamkan kesadaran menerima perbedaan perlu dilakukan secara lebih masif. Tujuannya adalah masyarakat dapat menerima perbedaan dan berjalan beriringan di atas perbedaan yang ada. Dengan demikian, tidak ada lagi hasil penelitian yang berhasil menemukan ketidakharmonisan di Jawa Barat dan di Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara telah mengandung frasa Persatuan Indonesia. Anjuran intoleransi tidak pernah ada di dalam dasar negara kita, melainkan anjuran merajut kebhinekaan, menciptakan harmoni dan toleransi beragama.
