HARIANTERKINI.COM – Pesta demokrasi lima tahunan untuk menentukan kepala daerah akan berlangsung di sejumlah daerah pada 9 Desember 2020 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Pilkada serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi virus corona yang menyerang dunia, termasuk Indonesia. Aturan-aturan mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi pun telah dikeluarkan demi mencegah timbulnya lonjakan kasus baru.
Pemilihan kepala daerah Serentak 2020 di Indonesia ini bisa menjadi catatan sejarah. Pasalnya, Pilkada ini dilakukan di masa pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemilihan kepala daerah 2020 tak bisa ditunda, harus tetap berjalan meski kasus Covid-19 di Indonesia belum ada sinyal melandai. Hal tersebut dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan pandemi bakal berakhir.
Dalam perkembangannya, berbagai negara hendak belajar bagaimana Indonesia bisa menjaga demokratisasinya dalam Pilkada Serentak 2020 itu di masa pandemi Covid-19. Disamping itu, mereka hendak belajar bagaimana bisa Indonesia tetap menerapkan protokol kesehatan dalam Pilkada itu.
Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, dalam kurun waktu 3 bulan, banyak yang meminta Indonesia menjadi narasumber, apa yang dikerjakan dalam proses pemilihan kepala daerah di masa pandemi.
Karena itu, diharapkan agar semua pihak untuk bersama-sama mengampanyekan pentingnya protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga pemilihan itu bisa sukses dengan aman, sehat, dan selamat.
“Sebab, di satu hari yang sama akan ada lebih dari 105 juta orang bergerak bersama. Ini peristiwa luar biasa yang bisa berdampak positif atau negatif. Bila kita bisa mengelolanya dengan baik, maka akan bisa jadi penggerak luar biasa untuk melawan penyebaran COVID, dan sebaliknya, bila salah akan jadi episentrum penyebaran COVID, sehingga dibutuhkan peran bersama,” katanya.
Mari tentukan hak pilihmu, mari rayakan pesta demokrasi dengan tetap mematuhi protokol Covid-19 sesuai standar WHO, dan kita akan mencetak sejarah baru dunia.
Baca Juga : Iuran BPJS Ketenagakerjaan Diskon 99 Persen, Menaker Pastikan Tidak Kurangi Manfaat
